Ahok : Ini gila, uang makan saya sekarang diutak-atik sama BPK

Basuki Tjahaja Purnama, Gubernur DKI Jakarta , tampak geram dengan permintaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), yang mengharuskannya memberikan laporan uang makan yang pengeluarannya sehari-hari. BPK juga mengharuskan Ahok merinci sampai ke pembelian bumbu dapur, seperti cabe, bawang, garam dan lada.

"Ini gila, uang makan saya sekarang diutak-atik sama BPK. Kemarin, dia bisik-bisik ke saya harus laporin, berapa uang cabe, bawang, garam, sayur," ungkap Ahok di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa 7 Juli 2015.

"Sekarang saya juga mau tanya sama menteri-menteri, uang makan mereka sampai ke harga cabe itu harus dilaporin tidak?" ungkapnya.

Ahok menganggap bahwa permintaan BPK tersebut sudah sangat menghinanya, dan secara tidak langsung sudah menuduh Ahok melakukan korupsi sampai ke pembelian bumbu dapur dalam anggaran uang makannya. Ahok pun menantang semua pejabat di BPK, untuk membuktikan sendiri laporan keuangan mereka, apakah sudah sesuai dengan aturan yang mereka terapkan ke lembaga lain atau belum sama sekali.

Karena menurutnya, jika para pejabat BPK itu sendiri tidak bisa membuktikan laporan harta kekayaan dan keuangannya pribadi, berarti mereka juga berpotensi mempunyai masalah mengenai pelanggaran keuangan dan tentunya tidak pantas untuk bekerja di BPK.

"Saya mau nantang semua pejabat di BPK yang ada, jika perlu buktikan pajak yang kalian bayar, harta kalian berapa, biaya hidup kalian, anak-anak Anda kuliah di mana. Saya mau tahu semua," ungkap Ahok.

"Kalau tidak bisa buktikan, kalian semua tidak boleh jadi anggota BPK. Kalian tidak boleh periksa orang, sebab kalian juga bisa ada unsur masalah kalau seperti itu," terangnya.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI memberikan opini wajar dengan pengecualian (WDP), terhadap laporan keuangan serta pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja (APBD) DKI Jakarta, tahun anggaran 2014 yang lalu.

Dalam auditnya, BPK menemukan adanya beberapa poin kelalaian Pemprov DKI Jakarta, dalam mengurus aset yang dimilikinya. Kelalaian itu antara lain berupa aset tanah seluas 30 hektar di kawasan Mangga Dua, yang sampai saat ini belum diawasi dengan baik. Selain itu, BPK juga menemukan adanya kelebihan biaya premi asuransi Rp 3,6 miliar dan dana biaya operasional pendidikan Rp 3,05 miliar.

LIKE & SHARE

Tweet