Sebaiknya pejabat yang tidak memahami masalah Tolikara tidak usah berkomentar

Peristiwa pembakaran Masjid saat Shalat Idul Fitri di Kabupaten Tolikara, Papua, menimbulkan berbagai macam komentar dari berbagai pihak. Pejabat negara, politisi, LSM, juga turut berkomentar.

Pihak-pihak yang tidak memahami mengenai persoalan tersebut diminta untuk tidak memberikan pernyataan. Karena dikhawatirkan akan memperkeruh suasana dan membuat konflik semakin meluas.

Hal tersebut disampaikan oleh mantan Ketua MK yang saat ini menjabat sebagai Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Jimly Asshiddiqie. Karena menurutnya, percayakan saja kepada pihak kepolisian untuk mengusut tuntas kejadian Tolikara.

Jimly Asshiddiqie memahami, beberapa pernyataan mungkin berniat untuk meredam, tapi justru bisa disalah artikan.

"Jadi kalau tidak paham pejabat-pejabat itu sebaiknya diam saja dan biarkan petugas di bidang itu yang membuat statement," tutur Jimly Asshiddiqie.

Jimly Asshiddiqie mendorong kepolisian untuk mengusut tuntas kejadian tersebut. Karena, insiden itu bisa dikategorikan sebagai pelanggaran HAM.

"Ini pelanggaran HAM berat. Harus diusut, ini terorisme dan pelanggaran berat," tegasnya.

Akan tetapi, Jimly Asshiddiqie mengingatkan, bahwa dalam pengusutan kejadian ini harus sesuai dengan fakta-fakta di lapangan. Sehingga tidak ada lagi yang mengaitkan kejadian tersebut dengan masalah lain.

"Itu lah pokoknya fakta-fakta harus dihimpun, jangan sampai kasus ini melebar ke masalah-masalah yang lain," ungkapnya.

LIKE & SHARE

Tweet