Pernyataan JK tentang pembakaran masjid di Tolikara dipicu oleh masalah speaker tidak berdasar

Mudzakarah Ulama dan Hizbut Tahrir Indonesia Banten menyayangkan akan pernyataan wakil presiden JK yang mengatakan bahwa penyerangan masjid saat shalat Idhul Fitri di Kabupaten Tolikara, Papua, dipicu oleh masalah speaker.

Pernyataan dari orang nomor dua di Indonesia itu dinilai tidak berdasar, bahkan semakin menegaskan sikap abai, serta kurang seriusnya pemerintah dalam melindungi kepentingan umat Islam, terutama di daerah minoritas.

"Pernyataan tersebut juga semakin menyakitkan korban yang sudah sakit karena diperlakukan secara zalim. Dan kepada pemerintah, bahwa menangani urusan umat secara serius ialah sebuah amanah, dan harusnya dilakukan dengan sungguh-sungguh," kata tokoh ulama Banten, KH Mansyur Muhidin ketika silaturahim Mudzakarah Ulama dan Hizbut Tahrir Indonesia Banten, di Banten Lama, Kamis 23 Juli 2015.

Hadir dalam acara itu, puluhan ulama dan kyai dari Serang, Cilegon dan Pandeglang yang sengaja datang untuk menghadiri silaturahim dan pernyataan sikap mengenai tragedi pembakaran Masjid Tolikara Papua.

Dikatakan oleh KH Mansyur Muhidin, sikap pemerintah yang abai tampak karena jauh sebelum peristiwa tersebut terjadi sudah beredar surat terbuka dari Badan Pekerja Wilayah Toli (BPWT) Gereja Injil Di Indonesia (GIDI) tertanggal 11 Juli 2015 yang ditujukan kepada umat Islam se Kabupaten Tolikara, ditandatangani oleh Nayus Wenda sebagai ketua, dan surat tersebut ditembuskan kepada bupati, ketua DPRD, kapolres dan Dandim Kabupaten Tolikara.

"Yang berisi larangan umat Islam di sana merayakan Lebaran. Bahkan dalam surat tersebut juga tertulis larangan bagi muslimah memakai jilbab," ungkapnya.

LIKE & SHARE

Tweet