Persiapan sambut piala presiden seperti akan menyambut perang

Foto forumhijau.com

Hari ini pertandingan final Piala Presiden, Persib dan Sriwijaya FC akan berlangsung di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta. Gara-gara pertandingan tersebut, Polda Metro Jaya memberlakukan status siaga 1 dengan mengerahkan puluhan ribu aparat keamanan. Meme-meme sindiran bermunculan di media sosial yang membandingkan status Jakarta dengan status kabut asap yang sudah membuat rakyat Sumatera dan Kalimantan menderita.

Ketika bertemu Kapolda Metro Jaya Irjen Tito Karnavian di Polda Metro Jaya, Jumat 16 Oktober 2015, Wali Kota Bandung Ridwan Kamil menyindir persiapan dalam menyambut final Piala Presiden 2015 ini seperti akan menyambut perang. "Saya kalau boleh minta, Pak Kapolda, kalau bisa jangan setiap tahun seperti ini. Kita seperti akan menghadapi perang saja. Padahal, ini sepak bola, seharusnya dihadapi dengan kegembiraan, bukan dengan ketakutan," katanya.

Sudah semenjak kepastian final Piala Presiden diputuskan dan di adakan di Jakarta, bukan cuma panitia pertandingan yang sibuk, namun aparat keamanan yang bersiaga. Bukan mengantisipasi bentrok antara Bobotoh dengan Singa Mania, melainkan penolakan dari supporter Persija, Jakmania yang tidak suka tempatnya didatangi oleh musuhnya.

Perselisihan antara The Jak dengan Bobotoh memang terus terjadi dan sering memakan korban. Paling sering ialah razia yang dilakukan oleh kedua kubu terhadap kendaraan berpelat B ketika di Bandung, atupun kendaraan berpelat D yang melintas di Jakarta. Hal tersebut terbukti pada hari Sabtu 17 Oktober 2015 dini hari dan tadi malam. Diduga Jakmania, puluhan orang menghadang bus yang melintas di tol dalam kota dekat Cawang dan melempari dengan batu. Akibatnya seorang terluka dan beberapa bus mengalami kerusakan pecah kaca.

Memang wajar apabila pengamanan ekstra ketat dilakukan untuk pertandingan piala presiden. Tapi tidak salah kalau muncul sindiran dengan membandingkannya dengan penanganan kabut asap yang sudah berlangsung berbulan-bulan dan tidak beres-beres. Pemerintah terkesan lambat dalam memadamkan kebakaran hutan meskipun Presiden Jokowi sudah bolak-balik meninjau lokasi kebakaran hutan. Kalau hanya meninjau dan tidak ada penanganan yang serius mana bisa beres.

Ribuan aparat sudah dikerahkan tapi hasilnya tidak maksimal, sampai akhirnya pemerintah menerima tawaran dari negara tetangga untuk membantu memadamkan kebakaran hutan. Sikap inilah yang disayangkan, karena pemerintah seolah gengsi menerima bantuan padahal korban terus bertambah, baik yang sakit dan sampai meninggal karena kabut asap.

Mengenai status bencana kabut asap, desakan supaya kabut asap dijadikan bencana nasional juga tidak digubris. Sekretaris Kabinet Pramono Anung mempunyai alasan mengapa status bencana nasional tidak diberlakukan.

"Bencana nasional itu kan ada syarat-syaratnya. Jumlah korban, dampaknya, apalagi sekarang ini akan ada beberapa titik api sudah mulai terjadi penurunan," ucap Pramono Anung di Istana, Jakarta, Jumat 15 Oktober 2015.

Pramono Anung mengklaim bahwa saat ini titik-titik api kebakaran lahan dan hutan sudah mengalami penurunan. Apalagi penanganan pemadaman juga dibantu oleh pesawat dari Singapura, Malaysia, dan negara tetangga lainnya.

"Sehingga BNPB sampai saat ini menyatakan bahwa itu belum sebagai bencana nasional," terangnya.

Meskipun demikian, tegas Pramono Anung, apa yang dilakukan oleh pemerintah dalam menangani kebakaran lahan dan hutan tersebut sudah masuk sebagai penanganan tindakan nasional. Karena penanganan ini sudah mengerahkan ribuan personel gabungan supaya kabut asap segera bisa ditangani.

"Tapi tindakan yang dilakukan sebenarnya sudah tindakan nasional karena mengerahkan hampir 22 ribu lebih TNI, Polri dan BNPB untuk mengatasi persoalan di berbagai daerah. Jadi tindakan sebenarnya sudah tindakan nasional," tegas Pramono Anung.

Pramono Anung juga menambahkan, pemerintah akan bersikap tegas terhadap orang dan perusahaan yang terbukti melakukan pembakaran. Pemerintah tidak segan-segan akan mencabut dan membekukan perusahaan yang menyalahi aturan.

"Sekarang ini kan pemerintah sudah menangani dan arahnya sudah jelas dan tegas, bagi korporasi yang melanggar sudah dihukum. Ini juga akan ada perusahaan baru yang akan ditetapkan tindakan hukumnya. Bisa dicabut dibekukan kalau kemudian persoalannya sudah menurun, kenapa harus dijadikan bencana nasional," jelasnya.

LIKE & SHARE

Tweet