Para tenaga kerja Honorer mengancam akan mogok massal dengan melumpuhkan seluruh pelayanan publik pemerintah daerah. Hal ini mereka lakukan karena tidak kunjung diangkat menjadi pegawai negeri sipil (PNS).
Ketua Bidang Advokasi Forum Honorer Kategori 2 Indonesia (FHK2I) Iwan Ali Darmawan mengatakan bahwa pihaknya akan menyelenggarakan rapat kordinasi nasional di Bandung, Selasa 25 Agustus 2015. Hal ini guna mematangkan ancaman pelumpuhan pelayanan publik.
"Kegiatan ini membahas mengenai langkah-langkah untuk melumpuhkan seluruh pelayanan publik yang diselenggarakan pemerintahan Provinsi, Kabupaten dan Kota," ungkapnya dalam siaran pers, Senin 24 Agustus 2015.
Menurut Iwan Ali Darmawan, tidak ada niat baik dari pemerintah untuk mengangkat pekerja honorer. Padahal pekerja honorer memegang peranan penting dalam pelayanan publik.
"Sebagian besar dari honorer bekerja supaya pelayanan publik pemerintah tetap berjalan, hal ini tidak sebanding dengan perlakuan birokrasi yang memperlakukan mereka sebagai Budak Birokrasi'," ungkapnya.
Menurut Iwan Ali Darmawan, tenaga honorer di seluruh lini pelayanan publik mencapai lebih dari 400 ribu orang, di seluruh Indonesia.
"Tenaga honorer di bidang kependikan, bidang kesehatan, dan bidang teknis serta administrasi pada 160 jabatan dan jenis pekerjaan pada 76 kementerian dan lembaga dan 572 pemerintahan daerah, tapi mengapa tidak mendapatkan prioritas menjadi aparatur pemerintah?" ucapnya.
Aksi mogok massal diharapkan bisa mendesak pemerintah untuk mengangkat pekerja honorer menjadi abdi negara (PNS).
Berbanding terbalik dengan PNS yang terhitung dari tahun depan akan mendapatkan gaji ke 14.
LIKE & SHARE
0 Response to "Tenaga Honorer ancam mogok massal karena perlakuan birokrasi yang memperlakukan mereka sebagai Budak Birokrasi"
Posting Komentar