Jusuf Kalla menyindir para masyarakat mampu yang masih menggunakan listrik subsidi

Jusuf Kalla (JK) menyindir para masyarakat mampu yang masih menggunakan listrik subsidi. Menurutnya, listrik subsidi seharusnya dinikmati oleh masyarakat miskin. Selama ini subsidi listrik dinilai tidak tepat sasaran.

"Masa orang berani beli pulsa Rp 100.000 tapi dia cuma mau bayar Rp 58.000 untuk listrik. Kan ini tidak adil kan untuk orang lain," kata JK.

Dengan kondisi seperti ini, JK kembali menjelaskan bahwa pemerintah akan mencabut subsidi listrik 450 VA dan 900 VA pada tahun depan. Akan tetapi, subsidi akan tetap diberikan namun langsung kepada yang berhak menerima dalam bentuk kartu.

"Jadi subsidi katakanlah untuk kartu sehat, kartu pintar, juga nanti listrik itu harus sama pada orang miskin. Anda juga pasti akan keberatan jika yang disubsidi orang mampu," ungkapnya.

Menurutnya lagi, kebijakan tersebut lebih tepat sasaran. "Kebijakan umum mengenai subsidi untuk rakyat cuma diberikan kepada rakyat yang tidak mampu."

Pemerintah Jokowi-JK berencana untuk mencabut subsidi listrik 450 VA dan 900 VA tahun pada depan. Kementerian ESDM dan PLN sedang mematangkan pola distribusi listrik supaya tepat sasaran ke rakyat miskin.

Selama ini subsidi listrik juga dinikmati oleh orang kaya. Sebagian besar dari 44 juta pengguna listrik subsidi tersebut mempunyai pendapatan di atas rata-rata. Mereka menikmati tarif listrik 30 persen lebih rendah dari harga keekonomian.

Pemerintah berencana akan mengubah pola pemberian subsidi listrik, tidak lagi melalui Perusahaan Listrik Negara (PLN) namun langsung ke masyarakat miskin.

"Jadi si pengguna listrik dapat kartu terus uang disalurkan melalui kartu. Kemudian mereka beli listrik dengan harga keekonomian," ungkap Menteri ESDM Sudirman Said.

Dengan dicabutnya subsidi listrik ke PLN maka tarif listrik otomatis akan naik. Rencana tersebut sudah dibahas dengan Komisi VII DPR. Dan hasilnya, legislator di komisi energi menolak mentah-mentah rencana pemerintah. DPR mempertimbangkan keadaan ekonomi sekarang ini. Semua fraksi menolak usulan itu. "maka Komisi VII tidak bisa menyetujui kenaikan tarif dasar listrik," ungkap Wakil Ketua Komisi VII DPR-RI Tamsil Linrung.

LIKE & SHARE

Tweet