Sirnalah sudah harapan pelaksanaan pemilihan kepala daerah
(pilkada) yang berjalan dengan demokratis dengan melibatkan rakyat secara
langsung. Hingar bingar pilkada dan munculnya sosok-sosok baru kepemimpinan
daerah dinihilkan dengan munculnya Undang-undang Pilkada melalui mekanisme DPRD
yang disahkan oleh DPR dalam rapat paripurna.
Pengamat komunikasi politik Ari Junaedi melihat skenario kemenangan kubu pendukung pilkada langsung menjadi berantakan karena ulah fraksi demokrat yang walk out. Fraksi Demokrat berkilah, usulan sepuluh poin perbaikan pilkada langsung tidak diakomodasi di rapat paripurna hingga pihaknya memilih untuk keluar meninggalkan rapat paripurna.
“Justru saya anggap sikap Fraksi Demokrat ini seperti setengah hati dalam menyikapi RUU Pilkada. Instruksi SBY yang meminta Demokrat untuk memperjuangkan pilkada langsung sepertinya menjadi retorika politik gaya SBY. Pura-pura demokratis tapi justru malah sebaliknya. Kelihatan sekali sikap politik SBY dan Demokrat plin-plan. SBY dan Demokrat akan tercatat di nisan kuburan kematian demokrasi,” ungkap Ari Junaedi.
Menurut pengajar Program Pascasarjana Universitas Indonesia (UI) ini, andai saja Fraksi Demokrat tidak melakukan walk out dan bersama-sama dengan barisan PDIP, PKB dan Hanura maka hasil voting RUU Pilkada akan menghasilkan keputusan yang lain.
“Tetapi harapan untuk kehidupan demokratis tidak boleh musnah karna sikap SBY dan Demokrat. Mahkamah Konstitusi menjadi pintu palang terakhir untuk meninjau kembali keabsahan legal undang-undang pilkada," ungkapnya.
Menurut Ari, saat ini para anggota DPRD di hampir semua daerah bisa tertawa lebar karena solusi untuk membayar utang akibat Surat Keputusan (SK) pengangkatan yang dijaminkan di perbankan sudah ada solusinya.
“Prospeknya ada pada calon kepala daerah yang akan maju di Pilkada,” ungkap Ari Junaedi yang juga dosen S2 di Universitas Diponegoro (Undip) Semarang ini.Mau melakukan pemilihan secara langsung atau pun tidak langsung,tidak ada pengaruhnya buat kami rakyat kecil.Yang sejahtera kan para pejabat,rakyatlah yang mensejahterakan para pejabat.Salam gigit jari…
Pengamat komunikasi politik Ari Junaedi melihat skenario kemenangan kubu pendukung pilkada langsung menjadi berantakan karena ulah fraksi demokrat yang walk out. Fraksi Demokrat berkilah, usulan sepuluh poin perbaikan pilkada langsung tidak diakomodasi di rapat paripurna hingga pihaknya memilih untuk keluar meninggalkan rapat paripurna.
“Justru saya anggap sikap Fraksi Demokrat ini seperti setengah hati dalam menyikapi RUU Pilkada. Instruksi SBY yang meminta Demokrat untuk memperjuangkan pilkada langsung sepertinya menjadi retorika politik gaya SBY. Pura-pura demokratis tapi justru malah sebaliknya. Kelihatan sekali sikap politik SBY dan Demokrat plin-plan. SBY dan Demokrat akan tercatat di nisan kuburan kematian demokrasi,” ungkap Ari Junaedi.
Menurut pengajar Program Pascasarjana Universitas Indonesia (UI) ini, andai saja Fraksi Demokrat tidak melakukan walk out dan bersama-sama dengan barisan PDIP, PKB dan Hanura maka hasil voting RUU Pilkada akan menghasilkan keputusan yang lain.
“Tetapi harapan untuk kehidupan demokratis tidak boleh musnah karna sikap SBY dan Demokrat. Mahkamah Konstitusi menjadi pintu palang terakhir untuk meninjau kembali keabsahan legal undang-undang pilkada," ungkapnya.
Menurut Ari, saat ini para anggota DPRD di hampir semua daerah bisa tertawa lebar karena solusi untuk membayar utang akibat Surat Keputusan (SK) pengangkatan yang dijaminkan di perbankan sudah ada solusinya.
“Prospeknya ada pada calon kepala daerah yang akan maju di Pilkada,” ungkap Ari Junaedi yang juga dosen S2 di Universitas Diponegoro (Undip) Semarang ini.Mau melakukan pemilihan secara langsung atau pun tidak langsung,tidak ada pengaruhnya buat kami rakyat kecil.Yang sejahtera kan para pejabat,rakyatlah yang mensejahterakan para pejabat.Salam gigit jari…
LIKE & SHARE
0 Response to "Ari Junaedi : SBY & Demokrat akan tercatat di nisan kuburan kematian demokrasi"
Posting Komentar