Setelah dibebaskannya wakil ketua KPK Bambang Widjojanto , banyak pihak khawatir akan adanya penggeledahan yang berlebihan dari pihak Bareskrim Mabes Polri. Untuk mengantisipasi hal tersebut, ketua KPK Abraham Samad, meminta Panglima TNI Jendral Moeldoko untuk bantu back up pengamanan KPK.
Pengacara kondang Todung Mulya Lubis menyatakan, polemik KPK dan Polri menimbulkan banyak informasi simpang siur. Dia menambahkan, pasca penangkapan Bambang Widjojanto yang dilakukan penyidik Polri, ada kabar bahwa pihak Polisi akan melakukan penggeledahan paksa di gedung KPK.
"Karena memang banyak sekali informasi yang simpang siur terhadap KPK, itu yang saya dengar. Jadi katanya akan ada penggeledahan yang dilakukan oleh bareskrim, di lingkungan KPK juga jadi ada banyak sekali orang-orang yang dicurigai," ungkapnya.
Todung menilai, langkah Abraham Samad meminta bantuan terhadap Panglima TNI adalah sah-sah saja. Menurutnya dengan adanya bantuan pengamanan dari TNI maka bisa ada penengah untuk menghindari adanya gesekan yang tidak diinginkan.
"Saya tahu memang seharusnya pengamanan dilakukan oleh pihak kepolisan. Tapi kan kita tahu masalah sekarang ini tidak menguntungkan bagi KPK. Mungkin saja saat penggeledahan polisi nanti tidak menyiapkan bantuan pengamanan. Jadi TNI adalah merupakan opsi lain," terangnya.
Dia berharap walaupun ada permasalahan antara Mabes Polri dan KPK, pihak kepolisian seharusnya bisa melakukan tugasnya secara profesional tanpa melihat adanya perseteruan pada tingkat atasan.
"Memang ketegangan antara KPK dan pihak Kepolisian sudah membuat siapapun merasa khawatir dan tidak aman. Tapi terlepas adanya konflik dengan KPK, polisi yang mengamankan saya rasa harus profesional," jelasnya.
Kepala Pusat Penerangan Mabes TNI Mayjend Fuad Basya mengatakan TNI sudah diterjunkan untuk mengawal konflik antara dua institusi negara Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) dan Polri.
"Kan ada petunjuk presiden kepada pimpinan KPK dan Kapolri bahwa jangan sampai ada gesekan antara dua institusi. Kalau intitusi sipil yang terlibat itu kan Polri yang mengamankan. Tapi karena ini permasalahan Polri dan KPK, Polri terlibat, maka panglima TNI merasa punya kewajiban mengamankan," ungkap Fuad Basya.
Fuad menjelaskan, semenjak kemarin personel TNI telah diterjunkan untuk mengawal konflik dua institusi penegak hukum itu. Di antaranya Kopassus dan intelijen. "Ya, Kopassus kita siagakan, ada intelijen juga. Intinya ini untuk menjaga internal," ungkapnya.
Pengawalan konflik antara KPK vs Polri yang dilakukan TNI ini, sesuai dengan tugas-tugas TNI misalnya membantu tugas presiden, melindungi wilayah NKRI dan keselamatan bangsa. Bisa dibayangkan jika memang benar ada gesekan antara KPK vs Polri.
Pengacara kondang Todung Mulya Lubis menyatakan, polemik KPK dan Polri menimbulkan banyak informasi simpang siur. Dia menambahkan, pasca penangkapan Bambang Widjojanto yang dilakukan penyidik Polri, ada kabar bahwa pihak Polisi akan melakukan penggeledahan paksa di gedung KPK.
"Karena memang banyak sekali informasi yang simpang siur terhadap KPK, itu yang saya dengar. Jadi katanya akan ada penggeledahan yang dilakukan oleh bareskrim, di lingkungan KPK juga jadi ada banyak sekali orang-orang yang dicurigai," ungkapnya.
Todung menilai, langkah Abraham Samad meminta bantuan terhadap Panglima TNI adalah sah-sah saja. Menurutnya dengan adanya bantuan pengamanan dari TNI maka bisa ada penengah untuk menghindari adanya gesekan yang tidak diinginkan.
"Saya tahu memang seharusnya pengamanan dilakukan oleh pihak kepolisan. Tapi kan kita tahu masalah sekarang ini tidak menguntungkan bagi KPK. Mungkin saja saat penggeledahan polisi nanti tidak menyiapkan bantuan pengamanan. Jadi TNI adalah merupakan opsi lain," terangnya.
Dia berharap walaupun ada permasalahan antara Mabes Polri dan KPK, pihak kepolisian seharusnya bisa melakukan tugasnya secara profesional tanpa melihat adanya perseteruan pada tingkat atasan.
"Memang ketegangan antara KPK dan pihak Kepolisian sudah membuat siapapun merasa khawatir dan tidak aman. Tapi terlepas adanya konflik dengan KPK, polisi yang mengamankan saya rasa harus profesional," jelasnya.
Kepala Pusat Penerangan Mabes TNI Mayjend Fuad Basya mengatakan TNI sudah diterjunkan untuk mengawal konflik antara dua institusi negara Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) dan Polri.
"Kan ada petunjuk presiden kepada pimpinan KPK dan Kapolri bahwa jangan sampai ada gesekan antara dua institusi. Kalau intitusi sipil yang terlibat itu kan Polri yang mengamankan. Tapi karena ini permasalahan Polri dan KPK, Polri terlibat, maka panglima TNI merasa punya kewajiban mengamankan," ungkap Fuad Basya.
Fuad menjelaskan, semenjak kemarin personel TNI telah diterjunkan untuk mengawal konflik dua institusi penegak hukum itu. Di antaranya Kopassus dan intelijen. "Ya, Kopassus kita siagakan, ada intelijen juga. Intinya ini untuk menjaga internal," ungkapnya.
Pengawalan konflik antara KPK vs Polri yang dilakukan TNI ini, sesuai dengan tugas-tugas TNI misalnya membantu tugas presiden, melindungi wilayah NKRI dan keselamatan bangsa. Bisa dibayangkan jika memang benar ada gesekan antara KPK vs Polri.
LIKE & SHARE
0 Response to "KPK minta pengamanan dari TNI,karena tidak percaya dengan Polri"
Posting Komentar