Wakil Ketua DPR Agus Hermanto mengakui bahwa ada wacana menggunakan hak interpelasi DPR kepada Presiden Joko Widodo, mengenai kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi. Menurutnya, pimpinan DPR saat ini sedang menunggu proses interpelasi yang sedang dilakukan oleh anggota DPR.
"Keinginan hak interpelasi kami ketahui baru kemarin. Sehingga teman-teman yang ingin mengajukan masih dalam proses dikumpulkan," ungkap Agus di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (20/11).
Agus menyatakan, sesuai dengan aturan interpelasi, minimal tanda tangan yang dilakukan oleh anggota DPR lintas fraksi yaitu 20 orang. Sesudah syarat terpenuhi, pimpinan DPR akan segera mengirim surat ke Presiden Jokowi.
"Kalau sudah melebihi 20 bisa diajukan, lebih banyak lebih baik, nanti baru diproses," terangnya.
Sekretaris Fraksi Golkar DPR Bambang Soesatyo mengatakan, terkait dengan kenaikan harga BBM tanpa alasan yang masuk akal oleh Presiden Jokowi, dalam waktu dekat DPR akan gulirkan penggalangan tanda tangan lintas fraksi untuk penggunaan hak interpelasi.
"DPR menilai kenaikan harga BBM bersubsidi pada saat ini sama sekali tidak masuk akal, bahkan sulit diterima dengan akal sehat. Karena, harga BBM bersubsidi dinaikkan pada saat harga minyak di pasar internasional turun drastis, alias lebih rendah dari asumsi APBN tahun berjalan. APBN-P 2014 mengasumsikan harga minyak USD 105 per barel, sementara itu harga minyak saat ini di di bawah USD 80 per barel," ungkap Bambang dalam pesan singkat, Kamis (20/11).
Bambang sangat menyesalkan Presiden Jokowi mengambil jalan pintas dengan menaikan harga BBM yang langsung berdampak pada rakyat kecil. Menurutnya, Jokowi tidak punya itikad baik terhadap rakyat kecil.
"Kita menyesalkan Jokowi mengambil jalan pintas. Dan itu sama artinya Jokowi tidak punya itikad baik terhadap rakyat," tambahnya.
Diketahui, Golkar, Gerindra, Demokrat, PAN dan PKS menolak kenaikan BBM. Mereka mewacanakan bakal pertanyakan hal ini kepada Presiden Jokowi.
"Keinginan hak interpelasi kami ketahui baru kemarin. Sehingga teman-teman yang ingin mengajukan masih dalam proses dikumpulkan," ungkap Agus di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (20/11).
Agus menyatakan, sesuai dengan aturan interpelasi, minimal tanda tangan yang dilakukan oleh anggota DPR lintas fraksi yaitu 20 orang. Sesudah syarat terpenuhi, pimpinan DPR akan segera mengirim surat ke Presiden Jokowi.
"Kalau sudah melebihi 20 bisa diajukan, lebih banyak lebih baik, nanti baru diproses," terangnya.
Sekretaris Fraksi Golkar DPR Bambang Soesatyo mengatakan, terkait dengan kenaikan harga BBM tanpa alasan yang masuk akal oleh Presiden Jokowi, dalam waktu dekat DPR akan gulirkan penggalangan tanda tangan lintas fraksi untuk penggunaan hak interpelasi.
"DPR menilai kenaikan harga BBM bersubsidi pada saat ini sama sekali tidak masuk akal, bahkan sulit diterima dengan akal sehat. Karena, harga BBM bersubsidi dinaikkan pada saat harga minyak di pasar internasional turun drastis, alias lebih rendah dari asumsi APBN tahun berjalan. APBN-P 2014 mengasumsikan harga minyak USD 105 per barel, sementara itu harga minyak saat ini di di bawah USD 80 per barel," ungkap Bambang dalam pesan singkat, Kamis (20/11).
Bambang sangat menyesalkan Presiden Jokowi mengambil jalan pintas dengan menaikan harga BBM yang langsung berdampak pada rakyat kecil. Menurutnya, Jokowi tidak punya itikad baik terhadap rakyat kecil.
"Kita menyesalkan Jokowi mengambil jalan pintas. Dan itu sama artinya Jokowi tidak punya itikad baik terhadap rakyat," tambahnya.
Diketahui, Golkar, Gerindra, Demokrat, PAN dan PKS menolak kenaikan BBM. Mereka mewacanakan bakal pertanyakan hal ini kepada Presiden Jokowi.
LIKE & SHARE
0 Response to "Pimpinan DPR proses interpelasi Presiden Jokowi mengenai kenaikan harga BBM"
Posting Komentar