Kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo berujung interpelasi di DPR. Fraksi Partai Golkar akan menggalang tanda tangan anggota DPR sebagai syarat mengajukan interpelasi atau hak untuk bertanya.
Sekretaris Fraksi Golkar DPR Bambang Soesatyo mengatakan, terkait dengan kenaikan harga BBM tanpa alasan yang masuk akal yang dilakukan Presiden Jokowi, dalam waktu dekat ini DPR akan gulirkan penggalangan tanda tangan lintas fraksi untuk penggunaan hak interpelasi.
"DPR menilai kenaikan harga BBM bersubsidi saat ini sama sekali tidak masuk akal, bahkan sulit diterima akal sehat. Karena, harga BBM bersubsidi dinaikan pada saat harga minyak di pasar internasional turun drastis, atau lebih rendah dari asumsi APBN tahun berjalan. APBN-P 2014 mengasumsikan harga minyak USD 105 per barel, sementara itu harga minyak pada saat ini di bawah USD 80 per barel," ungkap Bambang dalam pesan singkatnya, Kamis (20/11).
Bambang menyesalkan Presiden Jokowi mengambil jalan pintas dengan menaikkan harga BBM yang langsung berdampak pada rakyat kecil. Menurutnya, Jokowi tidak punya itikad baik terhadap rakyat kecil,yang pada saat kampanye bahwa dia PRO RAKYAT.
"Kita menyesalkan Jokowi mengambil jalan pintas. Dan itu sama juga dengan Jokowi tidak punya itikad baik terhadap rakyat," tambahnya.
Karena, pihaknya akan mengajukan interpelasi terkait maksud Jokowi menaikkan harga BBM. Dia menegaskan, Jokowi akan dipanggil DPR untuk menjelaskan hal tersebut.
"Presiden harus menjelaskan dasar apa yang dia pakai untuk menaikkan BBM. Karna harga minyak dunia sedang turun. Cash flow juga dikabarkan aman. Bagaimana hitung-hitungannya...? Jangan seenaknya saja menempuh jalan pintas dengan mengalihkan beban fiskal pemerintah ke pundak rakyat," terangnya.
Bambang juga menambahkan, jika memang penjelasan Jokowi nanti masuk akal maka selesai. Tapi jika tidak, Bambang mewacanakan menggulirkan hak angket pada Jokowi yang bisa berujung pada impeachment.
"Akan tetapi kalau tidak memuaskan bisa berlanjut ke penggunaan hak dewan yang lain. Seperti hak angket dan tidak menutup kemungkinan bisa ke hak menyatakan pendapat atau Impeachment," tegasnya.
Sejauh ini, Golkar, Gerindra, Demokrat, PAN dan PKS menolak kenaikan harga BBM. Mereka mewacanakan akan melakukan interpelasi ke Presiden Jokowi mengenai hal ini.
Dalam aturannya, hak interpelasi bisa dilakukan DPR jika minimal 25 anggota DPR dari lintas fraksi tanda tangan setuju akan menggunakan hak interpelasi kepada Presiden Jokowi.
Sekretaris Fraksi Golkar DPR Bambang Soesatyo mengatakan, terkait dengan kenaikan harga BBM tanpa alasan yang masuk akal yang dilakukan Presiden Jokowi, dalam waktu dekat ini DPR akan gulirkan penggalangan tanda tangan lintas fraksi untuk penggunaan hak interpelasi.
"DPR menilai kenaikan harga BBM bersubsidi saat ini sama sekali tidak masuk akal, bahkan sulit diterima akal sehat. Karena, harga BBM bersubsidi dinaikan pada saat harga minyak di pasar internasional turun drastis, atau lebih rendah dari asumsi APBN tahun berjalan. APBN-P 2014 mengasumsikan harga minyak USD 105 per barel, sementara itu harga minyak pada saat ini di bawah USD 80 per barel," ungkap Bambang dalam pesan singkatnya, Kamis (20/11).
Bambang menyesalkan Presiden Jokowi mengambil jalan pintas dengan menaikkan harga BBM yang langsung berdampak pada rakyat kecil. Menurutnya, Jokowi tidak punya itikad baik terhadap rakyat kecil,yang pada saat kampanye bahwa dia PRO RAKYAT.
"Kita menyesalkan Jokowi mengambil jalan pintas. Dan itu sama juga dengan Jokowi tidak punya itikad baik terhadap rakyat," tambahnya.
Karena, pihaknya akan mengajukan interpelasi terkait maksud Jokowi menaikkan harga BBM. Dia menegaskan, Jokowi akan dipanggil DPR untuk menjelaskan hal tersebut.
"Presiden harus menjelaskan dasar apa yang dia pakai untuk menaikkan BBM. Karna harga minyak dunia sedang turun. Cash flow juga dikabarkan aman. Bagaimana hitung-hitungannya...? Jangan seenaknya saja menempuh jalan pintas dengan mengalihkan beban fiskal pemerintah ke pundak rakyat," terangnya.
Bambang juga menambahkan, jika memang penjelasan Jokowi nanti masuk akal maka selesai. Tapi jika tidak, Bambang mewacanakan menggulirkan hak angket pada Jokowi yang bisa berujung pada impeachment.
"Akan tetapi kalau tidak memuaskan bisa berlanjut ke penggunaan hak dewan yang lain. Seperti hak angket dan tidak menutup kemungkinan bisa ke hak menyatakan pendapat atau Impeachment," tegasnya.
Sejauh ini, Golkar, Gerindra, Demokrat, PAN dan PKS menolak kenaikan harga BBM. Mereka mewacanakan akan melakukan interpelasi ke Presiden Jokowi mengenai hal ini.
Dalam aturannya, hak interpelasi bisa dilakukan DPR jika minimal 25 anggota DPR dari lintas fraksi tanda tangan setuju akan menggunakan hak interpelasi kepada Presiden Jokowi.
LIKE & SHARE
0 Response to "Jika penjelasannya tentang BBM tidak masuk akal,Golkar ancam gulingkan Jokowi"
Posting Komentar