Dewan Pembina Partai Demokrat Dede Yusuf Macan Effendi menilai pemerintah sangat tergesa-gesa dalam memutuskan kenaikan harga BBM bersubsidi. Menurutnya, pemerintah sudah kehabisan ide untuk penuhi janji-janji kampanye sehingga harus menaikkan BBM.
"Pemerintah seolah mentok habis ide mencari cara memenuhi janji-janji politik, akibatnya cari jalan pintas dengan menaikkan harga BBM. Ini jelas tergesa-gesa, pepatah Sunda mengatakan "ulah gegabah kudu asak jeujeuhan" artinya dalam membuat keputusan harus dengan pertimbangan dan matang tidak tergesa-gesa," ungkap Dede di Gedung DPR, Jakarta.
Dede Yusuf merasa, tergesa-gesanya Presiden Jokowi menaikkan harga BBM terlihat dari belum ada kesiapan untuk mengantisipasi gejolak sosial akibat dampak kenaikan itu. Termasuk Kartu Indonesia Sehat (KIS) yang nyatanya belum siap penerapannya di lapangan.
"Kartu Indonesia Sehat (KIS) yang digembar-gembor sebagai kompensasi kenaikan harga BBM ternyata belum siap, bahkan simpang siur sumber pendanaan serta penerapannya," ungkap Ketua Komisi IX DPR.
Selain itu, terburu-burunya pemerintah juga terlihat dalam pemilihan waktu pengumuman yang berbarengan dengan negosiasi penetapan upah minimum buruh di berbagai wilayah Indonesia. Sehingga mempengaruhi besaran nilai komponen hidup layak (KHL) yang sedang dinegosiasikan buruh dengan pemerintah daerah serta pengusaha.
"Harga BBM yang naik sebesar dua ribu ini otomatis melemahkan daya beli buruh, secara otomatis pula akan menempatkan buruh yang selama ini rentan miskin menjadi golongan miskin dengan begitu menambah jumlah masyarakat miskin," jelasnya.
Dede Yusuf menilai, pemerintahan Jokowi-JK tidak kreatif dalam mencari solusi persoalan fiskal, harusnya tanpa menaikkan harga BBM, pemerintah bisa melakukan terobosan pendapatan negara dari sektor yang lainnya.
"Mendapatkan dana pembangunan tidak harus dengan menaikkan harga BBM, jika pemerintah kreatif banyak cara, misalnya dengan cara menaikkan cukai rokok, nilainya hampir setara dengan efisiensi subsidi BBM, selain menyehatkan keuangan negara juga menyehatkan masyarakat," terangnya.
"Pemerintah seolah mentok habis ide mencari cara memenuhi janji-janji politik, akibatnya cari jalan pintas dengan menaikkan harga BBM. Ini jelas tergesa-gesa, pepatah Sunda mengatakan "ulah gegabah kudu asak jeujeuhan" artinya dalam membuat keputusan harus dengan pertimbangan dan matang tidak tergesa-gesa," ungkap Dede di Gedung DPR, Jakarta.
Dede Yusuf merasa, tergesa-gesanya Presiden Jokowi menaikkan harga BBM terlihat dari belum ada kesiapan untuk mengantisipasi gejolak sosial akibat dampak kenaikan itu. Termasuk Kartu Indonesia Sehat (KIS) yang nyatanya belum siap penerapannya di lapangan.
"Kartu Indonesia Sehat (KIS) yang digembar-gembor sebagai kompensasi kenaikan harga BBM ternyata belum siap, bahkan simpang siur sumber pendanaan serta penerapannya," ungkap Ketua Komisi IX DPR.
Selain itu, terburu-burunya pemerintah juga terlihat dalam pemilihan waktu pengumuman yang berbarengan dengan negosiasi penetapan upah minimum buruh di berbagai wilayah Indonesia. Sehingga mempengaruhi besaran nilai komponen hidup layak (KHL) yang sedang dinegosiasikan buruh dengan pemerintah daerah serta pengusaha.
"Harga BBM yang naik sebesar dua ribu ini otomatis melemahkan daya beli buruh, secara otomatis pula akan menempatkan buruh yang selama ini rentan miskin menjadi golongan miskin dengan begitu menambah jumlah masyarakat miskin," jelasnya.
Dede Yusuf menilai, pemerintahan Jokowi-JK tidak kreatif dalam mencari solusi persoalan fiskal, harusnya tanpa menaikkan harga BBM, pemerintah bisa melakukan terobosan pendapatan negara dari sektor yang lainnya.
"Mendapatkan dana pembangunan tidak harus dengan menaikkan harga BBM, jika pemerintah kreatif banyak cara, misalnya dengan cara menaikkan cukai rokok, nilainya hampir setara dengan efisiensi subsidi BBM, selain menyehatkan keuangan negara juga menyehatkan masyarakat," terangnya.
LIKE & SHARE
0 Response to "Dede Yusuf : Jokowi kehabisan ide untuk tepati janji kampanye"
Posting Komentar