Wakil Ketua Komisi XI DPR Gus Irawan Pasaribu menyayangkan akan kebijakan Presiden Joko Widodo yang menaikkan harga BBM bersubsidi.Jokowi beralasan menaikkan BBM setelah melakukan kajian yang mendalam.
"Padahal beliau baru kembali dari kunjungan luar negeri. Emang kapan evaluasinya...? Sangat disayangkan lagi bahwa kenaikan ini tidak terlebih dahulu membenahi persoalan di hulunya, mafia Migas dan kebocoran di sana-sini dan pengelolaan yang tidak efisien," tutur Gus Irawan di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (18/11).
Politikus Gerindra ini mengungkapkan, pernyataan Jokowi bahwa kenaikan harga BBM untuk mengalihkan subsidi ke sektor produktif untuk KIS, KIP dan KKS. Karena, KIS, KIP dan KKS hanyalah mengubah nama dari program yang sudah ada pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono.
"Bukan kompensasi dari kenaikan harga BBM, dan juga pemberian KIS, KIP dan KKS itu bersifat konsumtif,sama sekali tidak ada hubungannya dengan produktivitas. Produktif harusnya dapat meningkatkan daya beli masyarakat dalam jangka panjang," tegasnya.
Gus Irawan mengakui khawatir akan pola kerja dan alur pikir pemerintahan ini. Gus Irawan menilai, cara kerja yang sporadis dan terkesan terburu-buru dalam mengelola negara sebesar Indonesia dengan persoalan yang begitu kompleks tentunya harus sistematis, terstruktur dan terukur.
"Penghematan subsidi BBM sekitar Rp 100 triliun dari kenaikan harga BBM ini tidak bisa digunakan oleh pemerintah sesuka hatinya.Akan tetapi harus dengan persetujuan Dewan. Kita belum pernah diajak bicara untuk hal ini. Oleh sebab itu kita akan mempertanyakan hal ini kepada pemerintah. Apa sebenarnya yang terjadi hingga pemerintah tega memiskinkan rakyatnya, adakah intervensi di belakangnya," ungkapnya.
"Padahal beliau baru kembali dari kunjungan luar negeri. Emang kapan evaluasinya...? Sangat disayangkan lagi bahwa kenaikan ini tidak terlebih dahulu membenahi persoalan di hulunya, mafia Migas dan kebocoran di sana-sini dan pengelolaan yang tidak efisien," tutur Gus Irawan di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (18/11).
Politikus Gerindra ini mengungkapkan, pernyataan Jokowi bahwa kenaikan harga BBM untuk mengalihkan subsidi ke sektor produktif untuk KIS, KIP dan KKS. Karena, KIS, KIP dan KKS hanyalah mengubah nama dari program yang sudah ada pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono.
"Bukan kompensasi dari kenaikan harga BBM, dan juga pemberian KIS, KIP dan KKS itu bersifat konsumtif,sama sekali tidak ada hubungannya dengan produktivitas. Produktif harusnya dapat meningkatkan daya beli masyarakat dalam jangka panjang," tegasnya.
Gus Irawan mengakui khawatir akan pola kerja dan alur pikir pemerintahan ini. Gus Irawan menilai, cara kerja yang sporadis dan terkesan terburu-buru dalam mengelola negara sebesar Indonesia dengan persoalan yang begitu kompleks tentunya harus sistematis, terstruktur dan terukur.
"Penghematan subsidi BBM sekitar Rp 100 triliun dari kenaikan harga BBM ini tidak bisa digunakan oleh pemerintah sesuka hatinya.Akan tetapi harus dengan persetujuan Dewan. Kita belum pernah diajak bicara untuk hal ini. Oleh sebab itu kita akan mempertanyakan hal ini kepada pemerintah. Apa sebenarnya yang terjadi hingga pemerintah tega memiskinkan rakyatnya, adakah intervensi di belakangnya," ungkapnya.
LIKE & SHARE
0 Response to "Jokowi memiskinkan Rakyatnya"
Posting Komentar