Ilustrasi kapal
Dalam tajuk beberapa hari yang lalu, media massa Malaysia cukup aktif mengkritik Presiden Joko Widodo (Jokowi) karena sikapnya yang keras terhadap isu batas wilayah laut dan pencurian ikan. Situs berita Utusan Malaysia, mengangkat judul "Maaf Cakap, Inilah Jokowi".
Dalam tulisan tersebut, Jokowi dianggap meneruskan pendekatan konfrontasi dengan Malaysia, terminologi provokatif yang dulu kerap dipakai Presiden RI ke-1 Soekarno pada era 1960-an.
Kebijakan Jokowi yang meminta TNI AL menenggelamkan kapal nelayan asing ilegal, termasuk dari Malaysia, dinilai memperburuk hubungan dua negara serumpun ini.
"Arahan itu menggambarkan Jokowi pemimpin yang sedikit angkuh dalam menguruskan isu antara negara," tulis Ku Seman Ku Hussain seperti dimuat Utusan Malaysia dua hari yang lalu.
Dalam tajuk tersebut, citra tata krama ala Indonesia juga disindir. Kalau perlu, menurut Utusan Malaysia, istilah "negara serumpun" harus direvisi bila pemerintah Indonesia ternyata mengedepankan sikap bermusuhan.
Di luar dari itu, penangkapan 524 nelayan ilegal di Kepulauan Derawan, termasuk dari Malaysia, dianggap tidak adil. Utusan Malaysia membandingkan kebijakan pemerintah RI dengan cara mereka memperlakukan TKI.
Negeri Jiran, menurut Utusan Malaysia, sebetulnya gerah dengan pelanggaran hukum para TKI ilegal. Kalau memang Indonesia ingin main keras, maka media itu meminta pemerintah Malaysia juga tidak pandang bulu menyikat semua buruh migran dari Tanah Air yang datang tanpa izin.
"Adakah arahan kontroversi ini bertujuan memberi ilham kepada pihak berkuasa Malaysia bertindak di luar batas kemanusiaan dalam menangani pencerobohan pendatang tanpa izin Indonesia ke negara ini" tulis tajuk tersebut.
Tindakan tegas TNI AL terhadap nelayan ilegal, hanya berselang beberapa hari selepas Presiden Joko Widodo menyatakan di era pemerintahan sekarang, kebijakan pengamanan wilayah laut akan lebih keras lagi. RI-1 mengizinkan otoritas keamanan laut menenggelamkan kapal asing yang beroperasi tanpa izin.
"Enggak usah tangkap-tangkap, langsung saja tenggelamkan. Tenggelamkan 10 atau 20 kapal, nanti baru orang mikir," tegas presiden saat itu di Istana Negara pekan lalu.
Presiden meyakini sikap keras itu akan memicu kalkulasi negara tetangga untuk ikut menjaga warga negara masing-masing supaya tidak sembarangan memasuki wilayah Indonesia. "Jadi rame nanti negara lain," ungkap Jokowi.
Dalam tulisan tersebut, Jokowi dianggap meneruskan pendekatan konfrontasi dengan Malaysia, terminologi provokatif yang dulu kerap dipakai Presiden RI ke-1 Soekarno pada era 1960-an.
Kebijakan Jokowi yang meminta TNI AL menenggelamkan kapal nelayan asing ilegal, termasuk dari Malaysia, dinilai memperburuk hubungan dua negara serumpun ini.
"Arahan itu menggambarkan Jokowi pemimpin yang sedikit angkuh dalam menguruskan isu antara negara," tulis Ku Seman Ku Hussain seperti dimuat Utusan Malaysia dua hari yang lalu.
Dalam tajuk tersebut, citra tata krama ala Indonesia juga disindir. Kalau perlu, menurut Utusan Malaysia, istilah "negara serumpun" harus direvisi bila pemerintah Indonesia ternyata mengedepankan sikap bermusuhan.
Di luar dari itu, penangkapan 524 nelayan ilegal di Kepulauan Derawan, termasuk dari Malaysia, dianggap tidak adil. Utusan Malaysia membandingkan kebijakan pemerintah RI dengan cara mereka memperlakukan TKI.
Negeri Jiran, menurut Utusan Malaysia, sebetulnya gerah dengan pelanggaran hukum para TKI ilegal. Kalau memang Indonesia ingin main keras, maka media itu meminta pemerintah Malaysia juga tidak pandang bulu menyikat semua buruh migran dari Tanah Air yang datang tanpa izin.
"Adakah arahan kontroversi ini bertujuan memberi ilham kepada pihak berkuasa Malaysia bertindak di luar batas kemanusiaan dalam menangani pencerobohan pendatang tanpa izin Indonesia ke negara ini" tulis tajuk tersebut.
Tindakan tegas TNI AL terhadap nelayan ilegal, hanya berselang beberapa hari selepas Presiden Joko Widodo menyatakan di era pemerintahan sekarang, kebijakan pengamanan wilayah laut akan lebih keras lagi. RI-1 mengizinkan otoritas keamanan laut menenggelamkan kapal asing yang beroperasi tanpa izin.
"Enggak usah tangkap-tangkap, langsung saja tenggelamkan. Tenggelamkan 10 atau 20 kapal, nanti baru orang mikir," tegas presiden saat itu di Istana Negara pekan lalu.
Presiden meyakini sikap keras itu akan memicu kalkulasi negara tetangga untuk ikut menjaga warga negara masing-masing supaya tidak sembarangan memasuki wilayah Indonesia. "Jadi rame nanti negara lain," ungkap Jokowi.
LIKE & SHARE
0 Response to "Media massa Malaysia sebut Jokowi angkuh"
Posting Komentar