Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengakui bahwa belum mengetahui rencana pemerintah membeli aset PT Minarak Lapindo Jaya (Lapindo).
PT Minarak Lapindo Jaya adalah perusahaan yang ditunjuk PT Lapindo Brantas untuk menuntaskan ganti rugi korban lumpur Lapindo. Rencana pembelian aset MLJ supaya perusahaan tersebut bisa menyelesaikan pembayaran ganti rugi kepada masyarakat korban luapan lumpur panas di Sidoarjo, Jawa Timur.
Rencana tersebut diungkap oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Basuki Hadilmuljono di Komplek Istana Kepresidenan, Senin (8/12) yang lalu. Tapi sejauh ini belum ada komunikasi dengan bendahara negara.
"Itu belum ada pembicaraan, saya tidak tahu ada atau nggak (rencana tersebut). Yang ada hanya BPLS (Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo)," jelas Bambang di Komplek Istana Wakil Presiden, Jl. Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Jumat (12/12).
Bambang menyatakan, dalam BPLS tetap ada penyertaan dana untuk perawatan wilayah terluar yang terkena dampak lumpur Sidoarjo. Tapi angkanya tidak mencapai Rp 781 miliar atau sebesar aset yang diungkap oleh Menteri PU dan Perumahan Rakyat akan dibeli oleh pemerintah.
"Ya, ada penyertaan dana pemerintah di BPLS untuk maintenance yang terluar, yang terdampak tersebut. Tidak sampai Rp 781 miliar," pungkas Bambang.
PT Minarak Lapindo Jaya adalah perusahaan yang ditunjuk PT Lapindo Brantas untuk menuntaskan ganti rugi korban lumpur Lapindo. Rencana pembelian aset MLJ supaya perusahaan tersebut bisa menyelesaikan pembayaran ganti rugi kepada masyarakat korban luapan lumpur panas di Sidoarjo, Jawa Timur.
Rencana tersebut diungkap oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Basuki Hadilmuljono di Komplek Istana Kepresidenan, Senin (8/12) yang lalu. Tapi sejauh ini belum ada komunikasi dengan bendahara negara.
"Itu belum ada pembicaraan, saya tidak tahu ada atau nggak (rencana tersebut). Yang ada hanya BPLS (Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo)," jelas Bambang di Komplek Istana Wakil Presiden, Jl. Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Jumat (12/12).
Bambang menyatakan, dalam BPLS tetap ada penyertaan dana untuk perawatan wilayah terluar yang terkena dampak lumpur Sidoarjo. Tapi angkanya tidak mencapai Rp 781 miliar atau sebesar aset yang diungkap oleh Menteri PU dan Perumahan Rakyat akan dibeli oleh pemerintah.
"Ya, ada penyertaan dana pemerintah di BPLS untuk maintenance yang terluar, yang terdampak tersebut. Tidak sampai Rp 781 miliar," pungkas Bambang.
LIKE & SHARE
0 Response to "Menteri keungan tidak tahu rencana pemerintah akan beli aset Lapindo"
Posting Komentar