Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menegaskan, pemerintah belum memutuskan untuk membantu Lapindo sebesar Rp 781 miliar guna membayar korban lumpur. JK berasalan, pemerintah tidak mempunyai uang guna membayar ratusan miliar itu.
"Saya belum tahu dari mana dana pemerintah membayar itu," ungkap JK di Kantor Wapres, Selasa (9/12).
Sebelumnya Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono berencana membeli aset tersebut dari APBN-P 2015. Akan tetapi, JK tidak yakin hal tersebut akan terealisasi.
"APBN-P belum ada, siapa bilang sudah ada, kan baru rencana, silahkan saja kalau baru rencana, tapi belum ada," jelasnya.
JK menegaskan permasalahan Lapindo bukan masalah ganti rugi, tapi jual beli tanah kepada penduduk di lokasi. Karena transaksi soal jual beli tanah, menurut JK tidak mungkin bisa diambil alih pemerintah dengan membeli aset Lapindo.
"Itu kan jangan lupa itu Lapindo itu bukan ganti rugi, tapi jual beli tanah, itu Lapindo itu membeli tanah rakyat dengan harga yang cukup tinggi. Jadi karena itu transaksi tidak mungkin transaksi diambil pemerintah," ungkapnya.
JK menerangkan Lapindo beberapa kali memang sudah mengeluarkan uang pengganti untuk penduduk setempat yang rumahnya terkena semburan lumpur Lapindo. Akan tetapi, penggantian tersebut masih tersisa 20%. Dan sisa penggantian tersebut sekitar Rp 781 miliar.
"Sudah, sudah, kan sisa Lapindo kan sisa 20% kurang lebih, saya tidak tahu pastinya tapi kan Lapindo sudah keluar beberapa triliun, 3 atau 4 triliun, tidak tahu pastinya lupa saya. Tapi memang ada sebagian yang belum dibayar, sekitar Rp 780 miliar, karena itulah harus diselesaikan transaksinya," tutur JK.
Karena masih kurang, Lapindo sebaiknya segera menyelesaikan pembayaran kepada korban lumpur. "Ganti rugi jangan lupa, jual beli tanah memang Lapindo pada waktu itu membeli tanah dengan harga 3 atau 4 kali lipat, tapi kalau itu berhenti langsung Lapindo kaya lagi karena dapat 1.000 hektare lahan kan," terang JK.
"Saya belum tahu dari mana dana pemerintah membayar itu," ungkap JK di Kantor Wapres, Selasa (9/12).
Sebelumnya Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono berencana membeli aset tersebut dari APBN-P 2015. Akan tetapi, JK tidak yakin hal tersebut akan terealisasi.
"APBN-P belum ada, siapa bilang sudah ada, kan baru rencana, silahkan saja kalau baru rencana, tapi belum ada," jelasnya.
JK menegaskan permasalahan Lapindo bukan masalah ganti rugi, tapi jual beli tanah kepada penduduk di lokasi. Karena transaksi soal jual beli tanah, menurut JK tidak mungkin bisa diambil alih pemerintah dengan membeli aset Lapindo.
"Itu kan jangan lupa itu Lapindo itu bukan ganti rugi, tapi jual beli tanah, itu Lapindo itu membeli tanah rakyat dengan harga yang cukup tinggi. Jadi karena itu transaksi tidak mungkin transaksi diambil pemerintah," ungkapnya.
JK menerangkan Lapindo beberapa kali memang sudah mengeluarkan uang pengganti untuk penduduk setempat yang rumahnya terkena semburan lumpur Lapindo. Akan tetapi, penggantian tersebut masih tersisa 20%. Dan sisa penggantian tersebut sekitar Rp 781 miliar.
"Sudah, sudah, kan sisa Lapindo kan sisa 20% kurang lebih, saya tidak tahu pastinya tapi kan Lapindo sudah keluar beberapa triliun, 3 atau 4 triliun, tidak tahu pastinya lupa saya. Tapi memang ada sebagian yang belum dibayar, sekitar Rp 780 miliar, karena itulah harus diselesaikan transaksinya," tutur JK.
Karena masih kurang, Lapindo sebaiknya segera menyelesaikan pembayaran kepada korban lumpur. "Ganti rugi jangan lupa, jual beli tanah memang Lapindo pada waktu itu membeli tanah dengan harga 3 atau 4 kali lipat, tapi kalau itu berhenti langsung Lapindo kaya lagi karena dapat 1.000 hektare lahan kan," terang JK.
LIKE & SHARE
0 Response to "JK : Lapindo bisa kaya punya 1.000 hektare lahan"
Posting Komentar