Kisruh antara DPRD DKI Jakarta dan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengenai dana siluman sebesar Rp 12,1 triliun untuk pengadaan Uninterruptible Power Supply (UPS) masih berjalan sengit. Kedua kubu masih saling klaim sebagai penyelamat uang dari APBD DKI 2014 tersebut.
Menanggapi mengenai perseteruan ini, Organisasi Mahasiswa Cipayung Plus (PMII, HMI, GMKI, GMNI, PMKRI Hikmahbudhi) menggelar diskusi yang bertajuk "Save Masyarakat Jakarta" untuk mencari siapa pihak yang bertanggungjawab mengenai "dana siluman" itu.
"Kita minta mereka gelar sidang terbuka dengan transparan, bukti-bukti harus mereka keluarkan supaya masyarakat tahu siapa yang maling dan siapa yang harus bertanggungjawab, ungkap Ketua PMII, Mulyadin Permana di Menteng, Jakarta, Senin (9/3).
Apabila perseteruan "dana siluman" ini masih terus bergulir, Mulyadi meyakini akan berdampak pada sektor yang lain, seperti terhambatnya proses pembangunan infrastruktur di DKI dan gaji untuk PNS terancam tidak bisa disalurkan.
"Tindakan DPRD dan Pemprov DKI sangat memalukan dan merugikan masyarakat luas khususnya Jakarta. Karena tertundanya beberapa pembangunan Jakarta, kesejahteraan masyarakat tidak berjalan, para pegawai belum menerima gaji." jelasnya.
Oleh sebab itu, Organisasi Mahasiswa Cipayung Plus mendesak supaya DPRD dan Ahok melakukan sidang terbuka di Monumen Nasional (Monas) supaya masyarakat juga mengetahui seluk beluk "dana siluman" tersebut.
"Kita akan mengirim surat kepada Pemprov DKI dan DPRD DKI supaya mereka melakukan sidang terbuka di Monas dengan membawa bukti-bukti agar masyarakat tahu secara terang benderang siapa yang bermain di sini," tegasnya.
Menanggapi mengenai perseteruan ini, Organisasi Mahasiswa Cipayung Plus (PMII, HMI, GMKI, GMNI, PMKRI Hikmahbudhi) menggelar diskusi yang bertajuk "Save Masyarakat Jakarta" untuk mencari siapa pihak yang bertanggungjawab mengenai "dana siluman" itu.
"Kita minta mereka gelar sidang terbuka dengan transparan, bukti-bukti harus mereka keluarkan supaya masyarakat tahu siapa yang maling dan siapa yang harus bertanggungjawab, ungkap Ketua PMII, Mulyadin Permana di Menteng, Jakarta, Senin (9/3).
Apabila perseteruan "dana siluman" ini masih terus bergulir, Mulyadi meyakini akan berdampak pada sektor yang lain, seperti terhambatnya proses pembangunan infrastruktur di DKI dan gaji untuk PNS terancam tidak bisa disalurkan.
"Tindakan DPRD dan Pemprov DKI sangat memalukan dan merugikan masyarakat luas khususnya Jakarta. Karena tertundanya beberapa pembangunan Jakarta, kesejahteraan masyarakat tidak berjalan, para pegawai belum menerima gaji." jelasnya.
Oleh sebab itu, Organisasi Mahasiswa Cipayung Plus mendesak supaya DPRD dan Ahok melakukan sidang terbuka di Monumen Nasional (Monas) supaya masyarakat juga mengetahui seluk beluk "dana siluman" tersebut.
"Kita akan mengirim surat kepada Pemprov DKI dan DPRD DKI supaya mereka melakukan sidang terbuka di Monas dengan membawa bukti-bukti agar masyarakat tahu secara terang benderang siapa yang bermain di sini," tegasnya.
LIKE & SHARE
0 Response to "Organisasi Mahasiswa mendesak Ahok dan DPRD DKI melakukan sidang di Monas"
Posting Komentar