Mayoritas Menteri Kabinet Jokowi Tak Laku di Pileg 2019

Mungkin masyarakat sudah tidak ingin lagi diwakili oleh caleg-caleg dari kubu 01, dan mungkin juga karena hasil kerjanya tidak memuaskan untuk rakyat. Makanya mayoritas menteri Jokowi banyak yang tidak laku.

Dikutip dari cnnindonesia.com, Presiden Joko Widodo sudah sejak lama memberi restu kepada enam menteri Kabinet Kerja untuk menjadi caleg pada gelaran Pileg 2019. Tapi sebagian besar dari mereka justru mengalami kegagalan alias tak lolos menjadi wakil rakyat di Senayan.

Para menteri yang turut meramaikan Pileg 2019, yakni Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani, Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi, serta Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri.

Lalu ada Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, Menteri Desa Eko Putro Sandjojo, serta Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly.


Sebenarnya ada satu menteri lagi yang dapat restu Jokowi untuk nyaleg, yakni Asman Abnur. Namun ia mengundurkan diri dari jabatan Menpan-RB karena PAN memutuskan masuk koalisi Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

Dari deretan nama itu, hanya Puan Maharani dan Yasonna Laoly yang kemungkinan meraih kesuksesan dan melenggang ke DPR RI periode 2019-2024.

Dalam Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Pemilu 2019, Puan berhasil memborong 404.304 suara di Dapil Jateng V dan membantu PDIP mengamankan empat kursi DPR.

Sementara hasil untuk Yasonna belum disahkan KPU. Sebab Sumatra Utara belum masuk rekapitulasi tingkat nasional.

Namun Yasonna mengklaim telah mengantongi 100 ribu suara di Sumut I saat ditemui wartawan di Istana Kepresidenan. Jika benar klaim Yasonna, suara itu diperkirakan cukup untuk mengamankan satu kursi di DPR.

Raihan positif Puan dan Yasonna itu tak diikuti empat menteri lainnya. Eko Putro Sandjojo yang maju dari PKB di Dapil Bengkulu gagal melenggang ke Senayan.

Eko yang jadi andalan PKB di Bengkulu hanya meraih 48.625 suara sah. Alhasil total suara PKB tak cukup untuk merebut satu pun kursi di sana.

Kemudian dua menteri Jokowi yang sama-sama bertempur di Dapil Jabar VI, yakni Hanif dan Lukman juga gagal.

Alih-alih merebut jatah di parlemen dan mendongkrak suara Jokowi di Jawa Barat, keduanya malah tumbang bersamaan. Hanif yang maju dari PKB hanya memperoleh 39.366 suara dan Lukman dari PPP hanya mendapat 30.197 suara.

Sementara hasil untuk Imam Nahrawi yang maju dari PKB di Dapil Jakarta I belum disahkan KPU. Sebab DKI Jakarta masih melakukan rekapitulasi di tingkat provinsi.

Namun Direktur Eksekutif Perhimpunan Survei dan Riset Publik (Persepsi) Natahari Wibowo memprediksi Imam Nahrawi gagal di Dapil Jakarta I yang meliputi Jakarta Timur.

Dari penghitungan Persepsi di 10 kecamatan Jakarta Timur, suara PKB tak cukup untuk mendapat satu kursi pun.

Persepsi memperkirakan di Dapil DKI Jakarta I, PDIP mendapat 2 kursi dengan perolehan 356.813 suara, PKS 2 kursi dengan 343.785 suara, Gerindra 1 kursi dengan 251.053 suara, dan PAN 1 kursi dengan 171.091.

KPU sendiri masih melakukan rekapitulasi tingkat nasional hingga 22 Mei 2019. Undang-undang menyebut ada waktu tiga hari bagi peserta pemilu yang keberatan dengan hasil rekapitulasi untuk menggugat ke Mahkamah Konstitusi.

Jika pada 25 Mei tak ada gugatan, maka KPU punya waktu hingga 28 Mei untuk menetapkan calon terpilih, termasuk pasangan presiden-wakil presiden bersamaan dengan jumlah perolehan kursi DPR RI.

Faktor Kegagalan Menteri Nyaleg

Manager Pemantauan Seknas Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) Alwan Ola Riantoby membeberkan faktor kenapa menteri-menteri Kabinet Kerja sebagian besar gagal melenggang ke Senayan. Salah satunya faktor dugaan korupsi yang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Imam dianggap tersandung kasus dugaan suap KONI, sementara kasus dugaan suap jual beli jabatan di Kemenag menghambat Lukman. Kasus-kasus itu berpengaruh secara elektoral terhadap partai, dan membuat perolehan suara mereka sedikit.

"Memang ada pengaruh kasus korupsi, berpengaruh juga secara elektoral terutama dalam kepartaian. Terbukti PPP dan PKB tidak lolos di 2 lokasi itu (Dapil Jabar VI dan Dapil DKI Jakarta I)," ujar Ola.

Ola menambahkan minimnya aktivitas kampanye dari menteri juga menjadi faktor lain yang menyebabkan pendapatan suara rendah.

Kemudian keberadaan caleg petahana dan nama-nama lain yang tidak kalah pamor di dapil yang sama membuat para menteri ini kesulitan berebut suara. Misalnya Dapil DKI Jakarta I ada nama Mardani Ali Sera, Eko Hendro Purnomo alias Eko Patrio, dan Habiburokhman yang kemungkinan besar lolos ke Senayan.

"Faktor lain misal soal dapil neraka. Kemudian minimnya aktivitas kampanye menteri. Imam dan Lukman jarang sekali turun ke bawah, walaupun secara personal mereka terkenal, itu tidak berpengaruh banyak," ujar dia.

LIKE & SHARE

Tweet