Sri Mulyani, Sebuah Tekanan Dari Barat Agar Jokowi Berhenti Memanjakan China

Sudah pas kehadiran Sri Mulyani. Laskar Amerika harus usir laskar China. Kita berharap kembalinya 13 Mei. Jauh lebih aman dengan Amerika ketimbang Cina, karena Cina bawa orang ke Indonesia. Konfliknya horisontal.

Sri Mulyani itu merupakan tekanan Barat ke Jokowi untuk berhenti berkomunisme. Untungnya TNI Angkatan Darat tak tinggal diam selama 1,5 tahun Jokowi memihak komunisme. Cuma kurang taktis. Mestinya ditunggu sampai bisulnya meledak.

Kini Barat yang kita harap menggusur Cina. Memang tak ada jalan lain. Kita harus minta tolong ke Amerika. Seperti dalam film pemberontakan pahlawan Inggris, senantiasa meminta bantuan bala tentara Perancis. Kita juga harus begitu

Sri Mulyani,  punya gerbong yang digusur oleh rezim SBY, harus kembali ke tempat dan bisa dimintai bantuan. Jokowi itu sudah nyaris turun tahta sebelum Sri Mulyani masuk. Minimal karena kacau akibat defisit anggaran.

Kini Jokowi menguat kekuasaannya berkat Sri Mulyani, sebab tax amnesty itu bisa diselamatkan betkat tekanan para globalis Barat. Namun juga, kebohongan Jokowi terkuak dari Sri Mulyani. Gerbong Sri Mulyani mulai berkonsolidasi.

Tak ada yang salah dari kerjasama pertahanan Indonesia-RRC, tapi dalam bentuk pakta pertahanan untuk menghadapi FPDA, the real enemies. Tapi bukan kerjasama bilateral, melainkan multateral. Pakta adalah multiteral dan ada dewannya.

Jika perjanjian bilateral, namanya bukan pakta. Malah berbahaya bagi Indonesia karena secara proxy dan asimetris war, sudah ada delapan (8) juta orang Cina di Indonesia. Populasi orang Cina sebanyak ini bisa sebagai ujung tombak Cina daratan.

Presiden Jokowi sendiri sudah merupakan boneka taipan, praktis seluruh komponen kekuasaan utama adalah boneka Cina daratan. Di situ pentingnya kehadiran Sri dan kekuasaan globalnya: membebaskan kekuasaan dari kooptasi Cina.

Mampukah Sri Mulyani? Sepertinya mampu, sepanjang ia didukung para globalis barat. Lalu, tak ada alasan bagi Menhan dan Menlu untuk tidak membangun pakta dengan barat. Kita memang harus memilih risiko terendah.

Apalagi warga keturunan Cina sudah menguasai 80% ekonomi Indonesia. Bisa sewaktu-waktu collap, sementara senjata proxy dan asimetris terutama adalah penguasaan ekonomi. Posisi Indonesia memang sudah tidak menguntungkan.

FPDA (five power defense Aggreement) adalah pakta pertahanan negara eks commonwealth, terdiri dari Inggris, Australia, Malaysia, Singapore, New Zealand. FPDA itu multilateral, punya dewan monitoring di mana antara anggota tak boleh mengganggu sesamanya.

Dalam subtasi pakta FPDA, satu negara diserang, kelimanya wajib menyerang. Pakta ini juga memuat saling bantu, dan tak boleh saling mengganggu. Fakta ini juga memiliki dewan yg memantau huhungan kepentingan saling melindungi.

Gerbong Sri Mulyani hendaknya mulai memikirkan bagaimana pakta pertahanan dengan Amerika dapat terwujud. Bisa saja pakta itu Amerika - RI - Jepang - Filipina misalnya. Ini tak mampu dilakukan oleh Menhan dan Menlu. Jadi kembali ke semula, RI di bawah tekanan FPDA.

Praktis FPDA memproteksi ancaman terhadap masing-masing anggota. Bagaimana dengan RI? Tak punya pakta, sendirian, ada kerjasama pertahanan dengan Jepang, bentuknya bilateral. Tidak efektif dalam proxy maupun asimetris.




Sumber

LIKE & SHARE

Tweet