Gaduh lagi di kabinet Jokowi-Jusuf Kalla. Kali ini yang 'berseteru' Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso (Buwas) dengan Menteri Perdagangan (Mendag) Enggartiasto Lukita.
Urusan Perum Bulog menyewa gudang demi menyimpan cadangan beras jadi pangkal persoalan. Mendag dianggap tidak mau berkoordinasi karena menyebut urusan gudang beras bukan urusan pemerintah.
"Saya bingung ini berpikir negara atau bukan. Coba kita berkoordinasi itu samakan pendapat, jadi kalau keluhkan fakta gudang saya bahkan menyewa gudang itu kan cost tambahan. Kalau ada yang jawab soal Bulog sewa gudang bukan urusan kita, mata mu! Itu kita kan sama-sama negara," ujar Buwas di Perum Bulog, Jakarta Selatan, Rabu (19/9/2018).
Buwas ingin Kemendag dan Bulog bersinergi mendorong langkah pemerintah menjaga pasokan beras. Saat ini pasokan beras Bulog jumlahnya mencapai 2,4 juta ton.
Dengan jumlah tersebut, Buwas menegaskan tidak diperlukan impor beras lagi tahun ini. Tapi Bulog harus menggelontorkan Rp 45 miliar untuk menyewa gudang di beberapa daerah.
"Kita kan aparatur negara jangan saling tuding-tudingan, jangan saling lempar-lemparan itu pemikiran yang tidak bersinergi," kata Buwas.
Presiden Jokowi disebut harus turun tangan terkait kegaduhan ini. Kegaduhan di Kabinet Kerja dinilai kontraproduktif dengan kerja keras Jokowi.
Jokowi dinilai perlu mengambil langkah cepat menyelesaikan perdebatan antar-pejabat eksekutif soal impor bahan pangan.
"Jokowi harus ambil alih dan segera reshuffle pihak yang bersalah," kata Direktur Eksekutif Median, Rico Marbun, kepada wartawan.
Momentum kegaduhan saat ini bisa dijawab Jokowi dengan membuka tuntas problem mafia bahan pokok ini. Menurut Rico, ini bukan hanya masalah manajerial internal kabinet, tapi juga sejauh mana Jokowi berpihak kepada petani dan rakyat.
Tapi NasDem tak sependapat bila Jokowi harus turun tangan. Sekjen NasDem Johnny G Plate menyebut hal ini hanya kesalahpahaman.
"Nggak usah Pak Jokowi (turun tangan). Kan ada Menko Perekonomian (Darmin Nasution). Kalau soal data dan sebagainya, kan tugas Menko itu. Kita minta Menko untuk menyelesaikan," ujar Johnny.
Dia mengamini pernyataan Enggartiasto yang mengatakan persoalan gudang bahan pangan bukan urusan pemerintah. Sebab Mendag menurutnya hanya punya kewenangan memberikan izin impor sesuai keputusan pemerintah lewat rapat koordinasi Menko Perekonomian. Sedangkan impor sepenuhnya dijalankan Bulog.
"Ini manajemennya ada di Bulog. Jangan ke Mendag. Mendag nggak ada urusan gudang-gudang itu. Urusan dia (Mendag) adalah tersedia suplai stok pangan yang cukup di dalam negeri agar harga-harga pangan tidak melonjak. Itu urusan Mendag untuk menjaga harga-harga tidak melonjak. Itu tugas Mendag yang kaitannya dengan impor pangan. Jangan diputar-diputar," papar Johnny.
Enggartiasto menanggapi dingin saat ditanya mengenai respons Buwas. Enggartiasto tak mau meladeni penyebutan 'matamu' yang dilontarkan Buwas.
Sedangkan soal pengelolaan gudang Bulog ditegaskan Enggar sepenuhnya tanggung jawab manajemen. Pihak Kemendag tak bisa melakukan intervensi.
"Sebagian itu dari (total kapasitas ) gudang itu di komersialkan (disewakan). Bagaimana kebutuhannya (pengelolan gudang) Itu urusan korporasi, ada bagiannya," kata dia usai melakukan kunjungan ke pengusaha tahu dan tempe di kawasan Kalideres Jakarta Barat, Rabu (19/9).
Sumber
LIKE & SHARE
0 Response to "Drama Kegaduhan Kabinet Jokowi Jelang Pemilu"
Posting Komentar