Soal Lahan, Sandi dan Dahnil Dipolisikan 11 Eks Kombatan GAM

Calon wakil presiden nomor urut 02 Sandiaga Uno dan Koordinator Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN), Dahnil Anzar Simanjuntak dilaporkan 11 eks Kombatan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) wilayah Linge, Aceh ke polisi.

Mereka melaporkan dua sosok tersebut terkait pemfitnahan bahwa lahan capres nomor urut 02 Prabowo Subianto di Aceh Tengah dan Bener Meriah dikuasai dan dimanfaatkan eks GAM.

"Sandi dan Dahnil sudah dipolisikan, hal ini karena mereka sudah membuat fitnah di media bahwa lahan Prabowo di Aceh Tengah dan Bener Meriah dikuasai dan dimanfaatkan oleh GAM," kata eks Panglima GAM wilayah Linge, Fauzan Azima kepada CNNIndonesia.com, Senin (25/2).

Fauzan juga mengatakan tidak ada satupun fakta dari mereka yang menguasai lahan Prabowo di dua kabupaten Provinsi Aceh tersebut.

"Tadi pada pukul 16.00 ke Polda Aceh Sandi dan Dahnil dilaporkan," ujar Fauzan
Fauzan mengatakan 11 eks Kombatan GAM itu terdiri dari Zulkarnain, Sabri, Juliadi, Efendi, Adi Yusra, Darul Husada, Dian Purnama, Julian Iskandar, Ramli, Nurdin Ar, serta Syarifuddin.

Laporan mereka tercantum dalam surat keterangan tanda bukti lapor bernomor: BL/47/II/YAN.2.5/2019/SPKT.

Sandi dan Dahnil dilaporkan diduga melakukan pencemaran nama baik, fitnah dan menyampaikan berita bohong sebagaimana ketentuan Pasal 310 dan 311 KUHP jo. Pasal 27 ayat 93), Pasal 28 ayat, Pasal 45 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE.

Sebelumnya, pernyataan lahan di Aceh dikuasai eks GAM itu diungkap Dahnil menanggapi pernyataan Prabowo dalam debat capres kedua pada 17 Februari lalu. Pada debat tersebut, Prabowo mengaku 120 ribu hektare lahan yang dikuasainya di Aceh dalam bentuk Hak Guna Usaha (HGU).

Sehari kemudian, Dahnil menerangkan para bekas kombatan GAM itu memanfaatkan lahan atas seizin Prabowo.

"Kombatan-kombatan GAM di Aceh itu banyak memanfaatkan tanah-tanah itu atas izin Pak Prabowo," kata Dahnil di Media Center Prabowo-Sandi, Jalan Sriwijaya, Jakarta Selatan, Senin (18/2).

Sementara itu, mantan Panglima GAM Muzakir Manaf menduga dari 120 ribu hektare tersebut hanya sebagian kecil yang diklola mantan kombatan GAM.

"Secara personal, kemungkinan besar ada juga (dikelola mantan kombatan GAM) sebagian kecil mungkin ya. Tapi kebanyakan masyarakat sudah memilikinya, sudah menggunakannnya," kata Muzakir yang juga mantan Wakil Gubernur Aceh, di Medan, Sabtu (23/2).

Sementara itu, Wakil Presiden RI Jusuf Kalla mengatakan soal lahan untuk dikelola eks kombatan GAM sebetulnya sudah diatur dalam perjanjian perdamaian dengan pemerintah Indonesia yang ditandatangani di Helsinki, Finlandia, pada 2005 silam. Perjanjian itu salah satu isinya mengatur proses reintegrasi eks kombatan GAM dengan pemberian bantuan.

Namun, sambung pria yang kala itu juga menjabat Wapres RI mengaku tak tahu ratusan ribu hektare lahan yang dimiliki capres nomor urut 02 Prabowo Subianto di Aceh Tengah saat ini dikelola eks kombatan Gerakan Aceh Merdeka (GAM).

"Saya tidak tahu detailnya tapi memang kita ada perjanjian berikan dua hektare untuk masing-masing kombatan yang kembali," ujar JK di kantor wakil presiden, Jakarta, Selasa (19/2).



Sumber

Tjahjo Sebut Lapor Jokowi Agar Tak Buat Perppu untuk KPU

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo enggan membuatkan peraturan pengganti undang-undang (Perppu) untuk Komisi Pemilihan Umum (KPU) terkait pencetakan surat suara khusus untuk daftar pemilih tambahan (DPTb) Pemilu 2019.

Tjahjo mengaku sudah melapor ke Presiden Joko Widodo bahwa tidak perlu mengeluarkan Perppu.

Menurut Tjahjo, Perppu hanya dibuat untuk merespons keadaan mendesak. Sementara saat ini KPU masih memiliki banyak opsi selain penerbitan Perppu.


"Karena itu bukan kegentingan yang memaksa. Apakah ada jaminan kalau ada Perppu akan simpel? Belum tentu. Di DPR akan dibahas juga pasti akan merembet ke hal-hal yang lain. Ini (penerbitan perppu) akan mengganggu tahapan menurut saya," ujar Tjahjo saat ditemui di Hotel Sultan, Jakarta, Senin (25/2).

Tjahjo mengatakan sudah melapor ke Jokowi bahwa tidak perlu mengeluarkan Perppu. "Kami serahkan pada KPU itu baru usulan Mendagri ke Mensesneg untuk bisa disampaikan ke Presiden dan Wapres, kalau masukan Kemendagri tidak perlu (Perppu)," ucap dia

Dia juga menyarankan kepada KPU untuk menggunakan cara lain. Misalnya menerbitkan peraturan KPU (PKPU) sebagai landasan.

"Karena kertas suara yang digunakan (untuk pemilih dalam DPTb) paling kertas suara pilpresnya saja. Menurut saya lebih baik aturannya cukup PKPU," ucapnya.

Sebelumnya, KPU merilis data bahwa ada 275.923 orang pemilih sudah melakukan proses pemindahan tempat memilih hingga 17 Februari 2019. Mereka tercatat dalam DPTb Pemilu 2019.

Komisioner KPU Viryan Aziz mengatakan pihaknya sedang menghadapi potensi kekurangan surat suara. Viryan menyebut diprediksi akan ada setengah juta pemilih yang pindah memilih.

Sementara surat suara cadangan di setiap TPS hanya dua persen. KPU membutuhkan landasan hukum untuk bisa mencetak surat suara khusus DPTb.

"Perppu menjadi salah satu alternatif tercepat. Kenapa demikian? Karena surat suara ini hampir selesai dicetak dan didistribusikan. Perlu waktu bagi kita untuk menyiapkan dan mempacking itu," ujar Viryan di Kantor KPU, Jakarta, Kamis (21/2).



Sumber

HNW soal Tiga Kartu Baru Jokowi: Kemarin Ngapain Saja?

Wakil Ketua Dewan Syuro Partai Keadilan Sejahteraa (PKS) Hidayat Nur Wahid (HNW) mengkritik calon presiden petahana Joko Widodo yang menjanjikan program baru dalam bentuk tiga kartu, yaitu Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah, Kartu Sembako Murah, dan Kartu Prakerja.

HNW mempertanyakan alasan Jokowi menjanjikan program baru tersebut di masa-masa mendekati hari pemungutan suara Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019.

"Kalau itu dimunculkan pada saat kampanye, kemarin ngapain saja? Bukannya selama empat tahun sudah diberikan kuasa, kok baru sekarang dimunculkan," kata HNW di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (25/2).

Menurut dia, Jokowi seharusnya tampil lebih elegan di masa kampanye Pilpres 2019 ini. Dia pun menyarankan agar Jokowi tidak hanya merujuk kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun terakhir dalam setiap membuat program.

"Sebaiknya jangan janji-janji itu berbasiskan kepada hanya merujuk pada anggaran belanja yang dilakukan pada tahun terakhir," ucap dia.

Sebelumnya, Jokowi berjanji membuat tiga program baru yang akan dijalankan pemerintahannya ke depan bila menang dalam Pilpres 2019.

Ketiga program tersebut yakni KIP Kuliah, Kartu Sembako Murah, dan Kartu Prakerja.

Jokowi menjelaskan program Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP), dan Program Keluarga Harapan (PKH) yang dirasa belum cukup.

"Program PKH dan beras sejahtera, akan saya perkuat dengan program kartu sembako. Nanti akan ada kartu sembako murah," ujar Jokowi saat pidato kebangsaan di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Minggu (24/2) malam.

Kemudian, Jokowi menyinggung soal bidang pendidikan yang harus dapat dinikmati seluruh anak-anak Indonesia. Oleh sebab itu, KIP akan ditingkatkan menjadi Kartu Indonesia Pintar Kuliah.

"Artinya KIP kuliah akan dapat bantu biaya pendidikan, kalau KIP sekarang hanya sampai di SMA," ujar Jokowi.

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu menyampaikan pemerintah sudah menjalani penguatan sumber daya manusia yang berkualitas, setelah sebelumnya fokus kepada pembangunan infrastruktur.



Sumber

Mendagri Persilakan Bawaslu Usut 15 Camat Deklarasi Dukung 01

Menteri Dalam Negeri (Mendagri)Tjahjo Kumolo mempersilakan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) memeriksa 15 camat di Makassar, Sulawesi Selatan yang melakukan deklarasi dukungan untuk Joko Widodo-Ma'ruf Amin di Pilpres 2019.

Tjahjo menyampaikan pihaknya tidak memiliki kewenangan mengusut dugaan pelanggaran pemilu.

"Ini memang repot ya karena aturan undang-undangnya jelas sekali, maka kami tidak bisa beropini. Kami serahkan kepada Bawaslu untuk menilai dengan aturan yang ada," kata Tjahjo saat ditemui di Hotel Sultan, Jakarta, Senin (25/2).

Tjahjo menyebut kasus ini berbeda dengan kampanye yang dilakukan kepala daerah, seperti yang dilakukan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan 34 kepala daerah lainnya kepada Jokowi.

Kepala daerah, kata dia, diperbolehkan undang-undang melakukan kampanye asal tidak menggunakan fasilitas negara. Sementara camat merupakan aparatur sipil negara (ASN) yang netralitasnya diatur undang-undang.

"Sama dengan TNI, Polri. Kalau TNI dan Polri ada SOP-nya, kalau ASN ada undang-undangnya," tutur politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI) itu.

Sebelumnya, beredar video media sosial yang menayangkan 15 orang camat di Makassar menyatakan dukungan kepada Joko Widodo-Ma'ruf Amin di Pilpres 2019.

15 orang camat itu dikomandoi oleh mantan Gubernur Sulawesi Selatan Syahrul Yasin Limpo.

"Kami semua bersumpah dan berjihad menyatakan tekat mendukung calon presiden nomor satu Jokowi bersama Ma'ruf Amin untuk satu periode lagi jadi presiden," kata Syahrul dalam video itu.

"Jokowi-Ma'ruf, harga mati!" teriak Syahrul bersama lima belas camat itu sembari mengacungkan jari telunjuk.



Sumber

Kebijakan Kontroversial Layanan BPJS Kesehatan

Sumber

Luhut Sindir Prabowo: Naikin Gaji, Jebol Itu APBN

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Pandjaitan menilai apabila gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) dinaikkan tanpa perhitungan yang matang maka APBN akan terbebani.

"Naikin gaji, naikin gaji jebol itu APBN," ujar Luhut dalam acara bertajuk 'Mengapa Harus Memilih', di Jakarta, Sabtu (23/2)

Menurut dia kenaikan gaji PNS harus dihitung dengan matang. Pasalnya, jumlah PNS saat ini tidak dapat dikatakan sedikit. Berdasarkan data Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, setidaknya ada 4,3 juta orang per awal 2019.


Anggaran belanja pegawai sendiri meningkat setiap tahunnya. Nilainya adalah Rp305 triliun (2016), Rp312 triliun (2017), dan Rp346 triliun (2018).

"Yang naik gaji itu bukan seribu, dua ribu orang, (tapi) sekian juta orang. Kalau sekian juta orang dikalikan sekian juta rupiah ya berpuluh-puluh ratus triliun akhirnya, habislah APBN itu," kata Luhut.

Sebelumnya, Prabowo sempat menyampaikan rencana untuk menaikkan gaji birokrat di Debat Perdana Calon Presiden RI 2019. Wacana itu, kata dia untuk mencegah korupsi yang terjadi di kalangan birokrat.

Prabowo menilai gaji adalah akar permasalahan abdi negara dalam menerapkan pemerintahan yang bersih. "Kita akan menaikkan gaji birokrat. Kalau dia masih melakukan korupsi, kita bisa tindak sekeras-kerasnya," kata Prabowo.

Dia juga sebelumnya mengklaim memiliki data kebocoran anggaran akibat penambahan besaran jumlah alokasi dana sekitar Rp500 triliun per tahun. Jumlah ini berkisar 25 persen dari total anggaran pemerintah sebesar Rp2 ribu triliun.



Sumber