CPNS: Kalau caleg bisa dari mantan napi, kenapa warga harus membuat SKCK?

Warga berbondong-bondong membuat Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) untuk syarat melamar pekerjaan sambil mempertanyakan kenapa eks koruptor boleh melamar jadi calon wakil rakyat.

Sepuluh juta orang diperkirakan akan berkompetisi dalam seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2018.

Mereka akan memperebutkan 238 ribu posisi CPNS yang akan dibuka di pusat dan daerah.

Para calon CPNS ini pun menyiapkan SKCK yang diperkirakan akan menjadi salah satu syarat penting dalam proses seleksi abdi negara. Akibatnya, dalam beberapa waktu terakhir permintaan SKCK meningkat tajam.

SKCK dibuat berdasarkan catatan kepolisian dan surat keterangan dari kepala desa atau kelurahan.

Isinya: "Bahwa nama tersebut di atas tidak memiliki catatan atau keterlibatan dalam kegiatan kriminal apapun". Surat ini berlaku selama enam bulan, dan harus diperpanjang lagi jika diperlukan.

Seorang warga dengan akun @tiaratika menceritakan bahwa dia datang pukul 09.00 dan mendapatkan nomor antrean ke-277. Sementara itu, nomor yang dipanggil baru sampai 95.

Meski demikian setelah tiba gilirannya, surat tersebut jadi hanya dalam lima menit.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2016, tarif membuat SKCK adalah Rp30.000.

"Uangnya tidak masuk ke polisi tapi disetorkan Polri langsung ke kas negara, dalam hal ini Kementerian Keuangan," kata Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Dedi Prasetyo kepada Kompas.

Pembuatan SKCK bisa dilakukan di Polsek, Polres, maupun Polda sesuai alamat KTP pemohon.

"Diutamakan KTP domisili, karena nanti akan dicek rekam jejak masyarakat tersebut," kata dia.

Ada juga kantor polisi yang melakukan inovasi dengan pembuatan SKCK secara online, kemudian surat dapat diantar dengan ojek online.

Layanan ini dilakukan oleh Polres Bandung, yang juga rajin menjawab pertanyaan melalui Instagram mereka.

Badan Kepegawaian Negara sendiri meminta masyarakat untuk tidak terburu-buru membuat SKCK.

"Seharusnya masyarakat tidak terburu-buru, berkas seperti SKCK baru dibutuhkan saat peserta sudah dinyatakan berhasil melalui semua tahapan tes," kata Kepala Bagian Media dan Pengaduan Masyarakat BKN Yudhantoro Bayu Wiratmoko kepada Tribun News.

Tak hanya sebagai salah satu syarat menjadi PNS, SKCK juga dipakai sebagai syarat mendapatkan pekerjaan lainnya.

"Kenapa harus bikin SKCK untuk melamar kerja ya?"

Pekan lalu, Mahkamah Agung membolehkan eks koruptor menjadi calon anggota legislatif, baik tingkat daerah maupun pusat, di pemilihan umum 2019.

Juru bicara MA, Suhadi, menjelaskan larangan bekas narapidana kasus korupsi, bekas bandar narkoba, dan eks narapidana kasus kejahatan seksual terhadap anak, menjadi caleg, seperti diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) bertentangan dengan UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Warganet pun bertanya-tanya, "Kalau caleg saja bisa mantan napi, kenapa kita harus bikin SKCK untuk melamar kerja ya?"

"Kalo gitu ngelamar kerja enggak usah pake skck wong maling aja bisa nyaleg," kata Doni, salah satu pembaca.

Selain menyoroti para calon legislator, pembaca BBC News Indonesia pun berkomentar di artikel tentang Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta M. Taufik, yang mencuat sebagai calon wakil gubernur mengganti Sandiaga Uno.

M. Taufik dipertanyakan rekam jejaknya karena ia pernah menjadi narapidana kasus korupsi.

"Yah emang harus bersih lah. Wong orang ngelamar kerja aja syarat harus ada surat keterangan berkelakuan baik dll. Masa sih orang yang mau jadi wakil gubernur koq eks koruptor, piye toh???" kata pembaca bernama Erni.

Komisi Pemilihan Umum sendiri melarang eks koruptor menjadi caleg sebagai bagian dari upaya KPU untuk menjalankan pemerintahan yang anti-KKN (korupsi, kolusi, dan nepotisme).

Tapi upaya tersebut digagalkan oleh Mahkamah Agung.



Sumber

Prabowo: Kekayaan Alam Dibawa ke Negara Lain Sehingga Rakyat Miskin

Capres nomor urut dua, Prabowo Subianto mendatangi Pondok Pesantren Attauhidiyah, Giren, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Dalam kesempatan ini Prabowo mengatakan bahwa kekayaan alam Indonesia diambil dan dibawa ke luar negeri sehingga rakyat tak bisa menikmati dan miskin.

"Kekayaan alam kita diambil dan dibawa ke negara lain sehingga rakyat tidak bisa menikmati dan miskin. Tiap hari tiap minggu tiap bulan kekayaan kita diambil dan dikeruk terus. 14 tahun saya sudah ngomong seperti itu tapi saya diledek dihina tiap hari, tapi tidak apa apa saya terus berjuang demi bangsa," tegas Prabowo, Minggu (30/9/2018).

Rombongan Prabowo sampai di Giren pukul 13.30 dan disambut teriakan "Prabowo Presiden" oleh para santri. Tak ketinggalan, kalangan para ibu dan remaja putri ikut meramaikan suasana di lokasi ponpes. Mereka mengaku sengaja hadir untuk melihat secara langsung calon presiden.

Capres yang berpasangan dengan Sandiaga Salahuddin Uno ini menyatakan sangat mengerti dan berjanji mewujudkan keinginan rakyat untuk hidup sejahtera.

"Setiap laki-laki dan perempuan dari agama manapun, etnis manapun dan suku manapun menginginkan hidup yang baik. Cukup makan, bisa sekolah anaknya dan kalau sakit bisa berobat," terangnya.

Pengasuh Ponpes Attauhidiyah, KH Ahmad Saidi dalam sambutannya menegaskan sudah cukup lama negara Indonesia merdeka. Namun selama itu, kata KH Ahmad, rakyat masih jadi budak di negara sendiri.

"Rakyat tidak sanggup berbuat banyak hanya menangis kaya wong ngemis. Mereka yang dari negara lain datang ke sini menjadi bos. Oleh karena itu saya berharap Bapak Prabowo ini menjadi Presiden Indonesia agar kita bisa menjadi tuan di negara kita sendiri. Ini masalah harga diri. Oleh karena itu melalui tangan Prabowo ini mudah-mudahan harga diri kita tidak bisa diinjak-injak oleh siapapun," kata KH Ahmad Saidi disambut takbir para santri, Minggu (30/9/2018).

Kunjungan Prabowo ke ponpes ini merupakan rangkaian kegiatan kampanye di wilayah Pantura Jawa Tengah. Sebelum di Tegal, Prabowo mengunjungi Kota Pekalongan dan sekitarnya.



Sumber

832 Orang Meninggal, Ini Fakta Terbaru Gempa dan Tsunami Sulteng

Palu - Sebanyak 832 orang meninggal akibat gempa dan tsunami di Palu serta Donggala, Sulawesi Tengah. Akses ke beberapa daerah belum semuanya terhubung.

Berikut ini adalah sejumlah fakta penanganan gempa dan tsunami di Sulteng hingga Minggu (30/9/2018) pukul 20.00 WIB

1. Korban meninggal 832 orang

Hingga Minggu (30/9) siang, BNPB mencatat 832 orang meninggal dunia akibat bencana ini. Jumlah itu terdiri dari 821 orang di Palu dan 11 orang di Donggala. Korban luka berat sebanyak 540 orang dan jumlah pengungsi 16.732 yang tersebar di 24 titik.

2. Korban jiwa dimakamkan massal

Kepala Pusat Data dan Informasi dan Humas Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Sutopo Purwo Nugroho mengatakan korban meninggal dunia segera dimakamkan secara layak. Hari ini banyak yang dimakamkan secara massal karena pertimbangan kesehatan.

Kepala BNPB Willem Rampangilei mengatakan lahan yang disiapkan ada di Jl Garuda, Palu. Dia dan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto sudah mengecek kondisinya.

3. Sulteng tanggap darurat

BNPB menyebut Gubernur Sulawesi Tengah Longki Djanggola menetapkan masa tanggap darurat selama 14 hari. Masa tanggap darurat ditetapkan sejak 28 September 2018 sampai 11 Oktober 2018.

4. Ada WNA yang hilang
Ada 71 warga negara asing (WNA) berada di Palu saat terjadi gempa. WNA yang berada di Palu berasal dari Singapura, Belgia, hingga Jerman. Ada yang sudah dievakuasi dan 5 orang kondisinya belum diketahui.

5. Daerah alami likuifaksi

Fenomena likuifaksi (liquefaction) atau 'bangunan dan pohon berjalan' muncul seesat setelah gempa bumi di Sulawesi Tenggara. BNPB menyebut ada 4 daerah yang mengalami likuifikasi yaitu Jl Dewi Sartika Palu Selatan, Petobo, Biromaru (Sigi), dan Sidera (Sigi).

6. Akses komunikasi di 3 daerah belum pulih

BNPB menyebut ada tiga wilayah di Sulawesi Tengah yang masih terganggu akses komunikasi pascagempa. Ketiga wilayah tersebut adalah Kabupaten Sigi, Kabupaten Donggala, dan Kabupaten Parigi Moutong.

7. Wali kota dan wakil wali kota Palu selamat

Sempat beredar kabar bahwa Wali Kota Palu, Hidayat, meninggal akibat tsunami. Kabar itu dipastikan hoax. Wakil Wali Kota Palu, Sigit Purnomo (Pasha 'Ungu') juga memastikan dia baik-baik saja.

Saat gempa dan tsunami menerjang Palu, Pasha sedang berada di kediamannya. Namun, karena merasa tidak aman Pasha bersama istrinya Adelia Wilhelmina pindah ke pengungsian.



Sumber

Kesetrum Listrik, Kenapa Bisa Mematikan?

Listrik adalah salah satu hal yang bisa jadi teman dan lawan bagi manusia, tergantung bagaimana kondisinya. Kesetrum atau tersetrum listik bisa membahayakan diri, bahkan bisa menyebabkan kematian seperti yang terjadi pada kakak kandung penyanyi Syahrini, almarhum Dadang Zaelani. Namun tentu saja ini dipengaruhi oleh banyak hal di antaranya tegangan listrik.

Lantas bagaimana pengobatan yang akan dilakukan ketika seseorang mengalami sengatan arus listrik?

"Beda-beda. Kalau bicara pertolongan gawat darurat semua mulai dari aman diri, aman lingkungan, aman pasiennya, kalau pasiennya kalau enggak sadar bantuan hidup dasar ya kalau sadar segera dibawa ke rumah sakit, prinsipnya sama," kata Sabar, SKep, Ners, dari tim Basic Life Support Rumah Sakit Pusat Pertamina (RSPP).

"Tapi kalau di rumah sakit, baru obat-obatnya nanti kalau terkait aritmianya," tambahnya.

Sementara itu, senada dengan Sabar, dr Wisnu Pramudito D. Pusponegoro, Sp.B, dari Perhimpunan Dokter Emergency Indonesia menyebutkan pengobatan untuk tiap kasus bisa berbeda-beda. Akan tetapi, yang perlu diperhatikan adalah pertolongan pertama.

"Iya... tapi pada kasus ini...kalau terkena listrik di rumah, maka bisa terjadi gangguan pada listrik jantung sehingga bisa saja henti jantung. Pertolongan pertamanya ya orang 2 di sekitarnya harus bisa melakukan BLS (Basic Live Support). Itulah pentingnya salah satu tujuan Safe Community adalah masyarakat (orang awam) harus dilatih hingga bisa melakukan BLS," jelasnya.

Kekuatan listrik disebut low voltage bila kurang dari 1.000 Volt, sedangkan high voltage bila melebihi 1.000 volt.

Kenali juga perbedaan antara arus DC (Direct Current) dan AC (Alternative Current). Arus DC adalah arus searah itu seperti pada baterai, aki (accumulator), (low voltage) atau petir (high voltage). Sedangkan arus AC merupakan arus bolak balik seperti listrik rumah tangga, kabel lampu jalan atau taman (low voltage), atau listrik panel (kabel dari boks sikring yang menyambung ke tiang listrik), listrik untuk kereta, gardu, atau sutet (high voltage).

Pada DC low voltage, kerusakan hanya pada daerah kulit yang kontak dengan sumber listrik, sedangkan AC karena arus bolak balik, maka bisa menjalar sepanjang tubuh dan keluar pada tempat yang bersentuhan dengan tanah atau ground.
"Sehingga pada AC kerusakannya bisa seluruh tubuh yang dijalari oleh listrik, dan bisa mengganggu aliran listrik jantung. Pada high voltage AC maupun DC bisa menimbulkan multiple trauma karena korban bisa mengalami terlempar akibat efek ledakan dan luka bakar permukaan akibat panas yang muncul akan membakar pakaian," ujarnya.


Sumber

Anies Cabut Izin Pembangunan Pulau Reklamasi!

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memberikan pengumuman besar sore ini. Orang nomor satu di Pemprov DKI itu mencabut izin pembangunan pulau-pulau reklamasi.

"Ini yang sudah selesai kami kerjakan. Isinya berupa pergub dan juga surat pencabutan," ujar Anies dalam konferensi pers di Balai Kota DKI Jakarta, Jl Medan Merdeka Selatan, Rabu (26/9/2018).

Pencabutan izin pulau reklamasi ini, lanjut Anies, dilakukan setelah Badan Pengelolaan Reklamasi melaksanakan kajian. Setelah badan ini melakukan kajian, disimpulkan izin harus dicabut.

"Terbukti tidak melakukan kewajibannya, maka izinnya dicabut. Jadi pencabutannya bukan selera satu atau dua orang, tapi karena badan telah melakukan verifikasi," ujar Anies.

Sebelumnya, Anies telah menyegel bangunan-bangunan yang ada di pulau reklamasi yang ada di Teluk Jakarta. Penyegelan dilakukan pada Juni 2018.


Sumber

10 Meme transferan gaji ini bikin ketawa lepas walau dompet lagi tipis

Siapa yang tidak suka gajian? Salah satu yang paling dirindukan dari bekerja adalah hari ketika gaji diterima. Momen-momen sebelum dan sesudah gajian biasanya menjadi masalah. Ketika dompet sudah terlalu tipis namun gaji tidak kunjung diterima. Juga setelah membayar berbagai tagihan, 'dompet tebal' berisi gaji yang diterima tahu-tahu langsung tipis kembali.

Nah beberapa meme yang dihimpun dari berbagai sumber berikut ini dijamin akan menghiburmu, mengajakmu sejenak melupakan kalau lagi tak punya uang.

1. Eaaa.

 

2. Ngenes amat.

3. Hmmm, ya ya!

4. Huhuu.

 

5. Oke!

6. Hmmmmm.

7. Siapa yang kayak gitu tuh?

8. Betul nggak?

9. Kini tinggal kenangan.

10. Alhamdulillah dah!

Sumber

Bikin ngakak, ini kepanjangan SATPAM yang tak banyak diketahui orang

Biasanya keberadaan satpam banyak ditemui di beberapa tempat ramai seperti mall, hotel, perumahan hingga bank. Keberadaan satpam di tempat-tempat tersebut tentunya guna memberi keamanan bagi para pengunjung.

Satpam sendiri adalah satuan kelompok petugas yang dibentuk oleh instansi/badan usaha untuk melakukan keamanan fisik dalam rangka penyelenggaraan keamanan di lingkungan tersebut. Seperti yang diketahui satpam merupakan singkatan dari kata satuan pengamanan.

Akan tetapi, ternyata ada kepanjangan lain dari satpam yang jarang diketahui orang banyak. Singkatan satpam yang satu ini cukup berbeda jauh dari kepanjangan aslinya, bahkan bisa dibilang cukup nyeleneh.

Bagaimana tidak? Pasalnya kepanjangan SATPAM ini bukanlah satuan pengaman, melainkan Saat Aku Tidur Pasti Ada Maling. Kepanjangan nyeleneh ini dibagikan melalui cuitan seorang pemilik akun Twitter @ikramarki pada Sabtu (15/9).

"Setelah sekian lama hidup di dunia, akhirnya tau kepanjangan dari SATPAM. now i can die in peace.," tulis Ikram seperti dikutip brilio.net, Minggu (16/9).

Cuitan Ikram tersebut mengundang beragam reaksi dari warganet lainnya. Beberapa ada yang mengucapkan terima kasih atas informasi yang diberikan Ikram. Selain itu ada juga yang terhibur dengan informasi nyeleneh tersebut.

"Makasih, aku juga baru tau loh," pungkas akun @cindermelati.

"Aku terharu karna baru tau jugaa," ungkap akun @arganitakusuma.

"berguna sekali infonya paduqaaaaa," tambah akun @nurrulaaa.

"Ngakak aduhh:((," tulis akun @nadiyafirdausi.

"Ya allah ketawa dosa ga sih :(," komentar akun @Kargiiit.

"Ngakak :)))," komentar akun @enda_arnisa.

"WKWKWKWK BANGKE," tulis akun @weliftharlie.



Sumber

'Matamu', Sebuah Pesan Buwas Buat Mendag

Budi Waseso (Buwas) menolak impor beras lagi. Soalnya, tak ada lagi ruang di gudang untuk menampung beras. Respons Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita kemudian membuat Buwas mengumpat.

Buwas yang merupakan Direktur Utama Perum Bulog itu menjelaskan, pihaknya harus menyewa gudang Rp 45 miliar demi menampung beras, termasuk menampung gelontoran beras impor. Bila ada lagi beras impor yang datang, entah harus ditaruh di mana lagi.

"Kita juga terpaksa meminjam dan menyewa gudang itu cost besar untuk Bulog. Maka nggak efisien kalau kita impor terus. Kalau ada perintah impor lalu saya harus lakukan, berarti bebannya tambah lagi. Harga jadi tambah naik karena dolar AS," kata Buwas di Jakarta, Jumat (14/9/2018).

Bahkan Bulog juga harus menyewa gudang milik TNI demi menampung beras. Namun Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita tak merasa itu sebagai urusannya.

"Itu kan sudah diputuskan di Rakor Menko (Rapat Koordinasi Menteri Perekonomian) jadi urusan Bulog. Jadi nggak tahu saya, bukan urusan kita," jelas dia di Kementerian Koordinator Kemaritiman, Jakarta, Selasa (18/9/2018).

Buwas mengatakan total beras yang ditampung Bulog saat ini ada 2,4 juta ton. Diperkirakannya, akan ada 2,7 ton di akhir tahun nanti. Sedangkan Enggar mengatakan stok di gudang Bulog saat ini sebanyak 2,2 juta ton, sebanyak 820 ribu ton di antaranya adalah beras non-impor.

Mendengar respons Enggar terhadap keluhan terkait penuhnya gudang Bulog, yakni respons yang berbunyi "bukan urusan kita", Buwas panas. Terucaplah umpatan "matamu!"

"Saya bingung ini berpikir negara atau bukan. Coba kita berkoordinasi itu samakan pendapat, jadi kalau keluhkan fakta gudang saya bahkan menyewa gudang itu kan cost tambahan. Kalau ada yang jawab soal Bulog sewa gudang bukan urusan kita, mata mu! Itu kita kan sama-sama negara," papar dia di Perum Bulog, Jakarta Selatan, Rabu (19/9/2018).

Umpatan ini bukan sekadar umpatan, melainkan ada pesan yang terkandung ditujukan untuk Enggar. Pesan itu adalah pengutamaan koordinasi sebagai bagian dari pemerintahan. Buwas berharap agar Kemendag dan Bulog bisa bersinergi mendorong langkah pemerintah menjaga pasokan beras.

"Kita kan aparatur negara jangan saling tuding-tudingan, jangan saling lempar-lemparan itu pemikiran yang tidak bersinergi," papar dia.

Pengamat politik dari Median, Rico Marbun, menilai Presiden Jokowi harus turun tangan menengahi kegaduhan Buwas versus Enggar. Reaksi para politikus parpol menyusul kemudian.

PPP dan Partai NasDem sama-sama menilai Presiden Jokowi tak perlu turun tangan hanya untuk menengahi Buwas dan Enggar. Cukup Menko Perekonomian Darmin Nasution yang turun tangan. Golkar menyayangkan Buwas dan Enggar yang berpolemik di depan publik seperti itu. seharusnya mereka bisa membahas masalah dengan "kepala dingin".

"Koordinasi dan saling memahami tugas masing-masing lembaga ini sangat diperlukan," kata Ketua DPP Golkar Ace Hasan Syadzily kepada detikcom.

Wakil Ketua Komisi IV Michael Wattimena yang membidangi pangan membela Buwas. Politikus Partai Demokrat ini melihat memang gudang-gudang Bulog di berbagai daerah sudah kepenuhan. "Yang pemerintah lakukan adalah impor, impor, lalu surplus hingga akhirnya beras mereka tidak berdaya di lapangan," kata Michael.

Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah juga membela Buwas. Fahri memaklumi jika Buwas bicara frontal di media terkait polemik tersebut. Bagi Fahri, sikap Buwas sangat wajar karena merasa pendapat dan masukannya tak didengar.

"Mendag-nya di-drive oleh sesuatu yang kita tidak tahu ngimpor sendiri, nggak mendengar itu Kepala Bulog-nya. Sekarang Kepala Bulog-nya itu ngomong nyembur keluar kayak gitu karena orang nggak tahan lagi. Dia bilang sekarang nggak usah rapat-rapat karena rapat bagian dari penukangan-penukangan," kritik Fahri.

Lalu bagaimana respons lanjutan dari Enggar sendiri? Saat ditanya apakah pihaknya tak membantu Bulog dalam hal menyewa gudang, yang kata Buwas menghabiskan Rp 45 miliar itu, Enggar menyatakan itu bukanlah urusannya.

"Itu urusan koorporasi. Itu urusan koorporasi. Kalau itu (sewa) mahal ya apa urusan saya. Itu urusan perusahaan dia meminta izin dua juta ton beras," kata Enggar menanggapi.

Lebih jauh lagi ketika ditanya soal kritikan buas soal "matamu", Enggar malah berbalik badan dan menanggapi pertanyaan dari wartawan lain.

"Pak katanya 'matamu' pak katanya, kalau (sewa gudang) bukan urusan Kemendag?" tanya wartawan. Enggar tak menjawab dan hanya berbalik badan meninggalkan kerumunan media.

Enggar menyatakan seharusnya kapasitas gudang Bulog itu 4 juta ton, maka seharusnya Bulog masih bisa menampung beras impor. Ada kuota impor 2 juta ton beras. Pemerintah tak asal menetapkan kuota impor 2 juta ton. Bahkan ia mengaku sudah melakukan perhitungan terkait kapasitas gudang Bulog untuk menetapkan kuota impor.



Sumber

Gaduh Buwas vs Mendag, PAN: Jokowi-Prabowo Saja Tidak Ribut

Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso 'berseteru' dengan Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita terkait urusan impor beras. PAN menyayangkan kekisruhan.

Anggota Dewan Kehormatan PAN Dradjad Wibowo menilai kekisruhan Buwas dan Enggar menjadi publikasi negatif bagi Presiden Joko Widodo (Jokowi). Apalagi perdebatan keduanya terkait kebijakan impor beras yang dilakukan pemerintah.

"Jika sudah tahu impornya kebanyakan, kenapa tidak dikurangi? Jadi ada masalah kompetensi pemerintah," ujar Dradjad, kepada detikcom, Rabu (19/9/2018).

'Perseteruan' Buwas dan Enggar, menurut Dradjad, juga membuktikan rumor kerasnya benturan kepentingan antar sesama pembantu presiden. Hal itu dapat ditafsirkan adanya proxy war antar para tokoh besar di sekitar pak Jokowi.


"Kita kan paham mas Buwas itu dekat dengan siapa, sementara bang Enggar dengan siapa. Benar atau tidak, lagi-lagi hal ini menjadi publikasi negatif bagi Pak Jokowi," katanya.

Selain itu, menurut Dradjad, kekisruhan tersebut membuktikan adanya kerusakan komunikasi antara keduanya. Sebab, jika sinergitas terjalin antara dua institusi negara itu maka perdebatan panas keduanya tak akan terjadi.

"Jika chemistry mereka bagus, apa sulitnya saling menelepon dan mencari solusi berdua. Yang terjadi malah mereka saling tikam di media," ujar Dradjad.

"Jokowi dan Prabowo saja tidak ribut seperti itu," sambungnya.

Dradjad meminta Jokowi untuk turun tangan mengatasi persoalan ini. Meskipun menurutnya hal itu sudah terlambat.

"Apakah Presiden harus segera turun tangan? Jelas. Sudah telat malah," kata Dradjad.

Di sisi lain, Dradjad menilai, kekisruhan Buwas vs Mendag ini menguntungkan Prabowo-Sandiaga sebagai lawan Jokowi nanti di Pilpres 2019. Mengingat isu impor beras merupakan isu seksi yang dapat dijadikan senjata dalam kampanye.

"Kubu Prabowo-Sandi sangat diuntungkan oleh keributan ini. Tanpa kami harus bicara keras, kelemahan pemerintahan pak Jokowi sudah dibuka oleh anak buahnya sendiri. Masalah impor beras juga sangat seksi untuk menjadi isu kampanye," tuturnya.

Kegaduhan antara Buwas dan Enggartiasto berawal dari Bulog yang mengeluhkan penuhnya gudang untuk menyimpan beras impor. Keluhan itu ditanggapi Enggartiasto dengan mengatakan bahwa penuhnya gudang bukan urusan kementerian.

Tak terima, Buwas berang, hingga membawa-bawa kosakata 'matamu' di tengah perdebatan soal impor tersebut. Buwas mengatakan, bahwa sesama institusi negara haruslah bersinergi dan saling membantu.

Pengamat kemudian menilai Jokowi harus turun tangan mengatasi kekisruhan dua pejabat negara itu. Mengingat, kegaduhan ini terjadi di tengah politik yang mana jika Jokowi salah mengambil sikap pilpres menjadi taruhannya.



Sumber

Drama Kegaduhan Kabinet Jokowi Jelang Pemilu

Gaduh lagi di kabinet Jokowi-Jusuf Kalla. Kali ini yang 'berseteru' Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso (Buwas) dengan Menteri Perdagangan (Mendag) Enggartiasto Lukita.

Urusan Perum Bulog menyewa gudang demi menyimpan cadangan beras jadi pangkal persoalan. Mendag dianggap tidak mau berkoordinasi karena menyebut urusan gudang beras bukan urusan pemerintah.

"Saya bingung ini berpikir negara atau bukan. Coba kita berkoordinasi itu samakan pendapat, jadi kalau keluhkan fakta gudang saya bahkan menyewa gudang itu kan cost tambahan. Kalau ada yang jawab soal Bulog sewa gudang bukan urusan kita, mata mu! Itu kita kan sama-sama negara," ujar Buwas di Perum Bulog, Jakarta Selatan, Rabu (19/9/2018).

Buwas ingin Kemendag dan Bulog bersinergi mendorong langkah pemerintah menjaga pasokan beras. Saat ini pasokan beras Bulog jumlahnya mencapai 2,4 juta ton.

Dengan jumlah tersebut, Buwas menegaskan tidak diperlukan impor beras lagi tahun ini. Tapi Bulog harus menggelontorkan Rp 45 miliar untuk menyewa gudang di beberapa daerah.

"Kita kan aparatur negara jangan saling tuding-tudingan, jangan saling lempar-lemparan itu pemikiran yang tidak bersinergi," kata Buwas.

Presiden Jokowi disebut harus turun tangan terkait kegaduhan ini. Kegaduhan di Kabinet Kerja dinilai kontraproduktif dengan kerja keras Jokowi.

Jokowi dinilai perlu mengambil langkah cepat menyelesaikan perdebatan antar-pejabat eksekutif soal impor bahan pangan.

"Jokowi harus ambil alih dan segera reshuffle pihak yang bersalah," kata Direktur Eksekutif Median, Rico Marbun, kepada wartawan.


Momentum kegaduhan saat ini bisa dijawab Jokowi dengan membuka tuntas problem mafia bahan pokok ini. Menurut Rico, ini bukan hanya masalah manajerial internal kabinet, tapi juga sejauh mana Jokowi berpihak kepada petani dan rakyat.

Tapi NasDem tak sependapat bila Jokowi harus turun tangan. Sekjen NasDem Johnny G Plate menyebut hal ini hanya kesalahpahaman.

"Nggak usah Pak Jokowi (turun tangan). Kan ada Menko Perekonomian (Darmin Nasution). Kalau soal data dan sebagainya, kan tugas Menko itu. Kita minta Menko untuk menyelesaikan," ujar Johnny.

Dia mengamini pernyataan Enggartiasto yang mengatakan persoalan gudang bahan pangan bukan urusan pemerintah. Sebab Mendag menurutnya hanya punya kewenangan memberikan izin impor sesuai keputusan pemerintah lewat rapat koordinasi Menko Perekonomian. Sedangkan impor sepenuhnya dijalankan Bulog.

"Ini manajemennya ada di Bulog. Jangan ke Mendag. Mendag nggak ada urusan gudang-gudang itu. Urusan dia (Mendag) adalah tersedia suplai stok pangan yang cukup di dalam negeri agar harga-harga pangan tidak melonjak. Itu urusan Mendag untuk menjaga harga-harga tidak melonjak. Itu tugas Mendag yang kaitannya dengan impor pangan. Jangan diputar-diputar," papar Johnny.


Enggartiasto menanggapi dingin saat ditanya mengenai respons Buwas. Enggartiasto tak mau meladeni penyebutan 'matamu' yang dilontarkan Buwas.

Sedangkan soal pengelolaan gudang Bulog ditegaskan Enggar sepenuhnya tanggung jawab manajemen. Pihak Kemendag tak bisa melakukan intervensi.

"Sebagian itu dari (total kapasitas ) gudang itu di komersialkan (disewakan). Bagaimana kebutuhannya (pengelolan gudang) Itu urusan korporasi, ada bagiannya," kata dia usai melakukan kunjungan ke pengusaha tahu dan tempe di kawasan Kalideres Jakarta Barat, Rabu (19/9).



Sumber

Ramai Sel Mewah Novanto, Fahri Usul Ada Kamar Asmara untuk Napi

Hasil inspeksi mendadak (sidak) Ombudsman RI ke Lapas Sukamiskin, Bandung, ditemukan masih adanya sel mewah termasuk milik Setya Novanto. Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mengusulkan perlu ada kamar asmara bagi narapidana di dalam lapas.

Usul disampaikan Fahri karena ia juga baru-baru ini meninjau Lapas Sukamiskin, menyusul adanya kasus jual beli fasilitas di lapas tersebut. Namun bukan sel mewah yang kemudian disoroti Fahri, melainkan kebutuhan napi akan kamar asmara.

"Itu sudah menjadi catatan temuan yang lalu. Kayaknya pada perlu kamar asmara," ujar Fahri saat berbincang dengan detikcom, Sabtu (15/9/2018).

Saat disinggung soal sel Novanto yang luas, Fahri kembali menyinggung soal kamar asmara. Ia menyebut akan memanggil Ombudsman untuk meminta penjelasan lebih lanjut mengenai hasil temuan sidak.

"Itu mungkin penyebab ada kamar yang lebih besar. Kamar asmara itu HAM. Itulah yang kita mau dengar temuan Ombudsman biar jelas," jelas Fahri.

Ia tak banyak mengomentari soal sel mewah Setya Novanto yang merupakan eks Ketua DPR RI itu. Fahri justru menuding KPK yang menjadi alasan adanya keistimewaan bagi orang-orang tertentu di lapas.

"Saya lihat di Sukamiskin itu kalau orang yang suka mondar-mandir ke KPK biasanya mereka punya keistimewaan," tuturnya.

Seperti diketahui, Ombudsman mendapati sel Novanto berukuran lebih besar dari kamar narapidana lainnya. Berdasarkan foto yang diterima detikcom, kamar eks Ketum Partai Golkar itu tampak luas.

Ada meja dan rak buku di kamar tersebut. Selain itu, ada exhaust fan dan kloset duduk di kamar mandinya. Terdapat ranjang kasur besar, lengkap dengan seprai dan selimut mewah.

Kondisi ini sangat berbeda dengan kamar napi lainnya di Lapas Sukamiskin. Pada foto yang lain, terlihat sebuah sel yang ukuran kamarnya jauh lebih kecil. Tak tampak tempat tidur busa, melainkan hanya kasur tipis. Bahkan ada sel yang hanya ada dipan, tanpa kasur.

Ruangan yang luasnya hanya sekitar 2x1,5 meter itu jadi satu dengan jamban. Tak ada kloset duduk di kamar itu. Kondisinya sangat mengenaskan.


Sumber

Dituding Fahri Beri Keistimewaan ke Novanto, Ini Jawaban KPK

Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menyebut sel mewah di Lapas Sukamiskin berkaitan dengan narapidana yang kerap mondar-mandir di KPK. Bagaimana tanggapan KPK?

Wakil Ketua KPK Saut Situmorang mengatakan KPK tak punya kewenangan untuk membuat sel napi menjadi lebih besar. KPK juga tidak punya akses terhadap napi yang ada di dalam lapas terkecuali ada hal yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi (tipikor) di dalamnya.

"KPK tidak memiliki remote control yang bisa dipencet-pencet tombolnya lalu kamar tambah gede di rumah binaan. Hak akses KPK di semua warga binaan tidak diatur yang dijamin UU bila ada peristiwa tipikor di penjara," kata Saut lewat pesan singkat, Sabtu (15/9/2018).

Soal sel mewah di Lapas Sukamiskin kembali mengemuka setelah Ombudsman melakukan sidak pada Kamis (13/9) lalu. Diduga, sel mewah ini juga dinikmati narapidana selain Novanto.

Kabiro Humas KPK Febri Diansyah mengatakan temuan Ombudsman harus ditindaklanjuti Ditjen PAS secara serius. Pasalnya KPK dan Ditjen PAS pernah berkoordinasi dalam pembenahan lapas-lapas di Indonesia setelah OTT mantan Kalapas Sukamiskin Wahid Husen beberapa waktu lalu.

"Temuan Ombudsman tersebut mestinya ditindaklanjuti secara serius oleh Ditjen PAS. Apalagi Dirjen PAS dan jajarannya pernah datang ke KPK dan menyatakan akan melakukan perbaikan di lapas-lapas," ujar Febri.

Saat itu Wahid ditangkap atas dugaan jual-beli fasilitas di Lapas Sukamiskin. Diduga tarif fasilitas senilai Rp 200-500 juta rupiah. KPK berharap tak ada lagi fasilitas yang melanggar hukum.

"Jangan ada lagi fasilitas-fasilitas yang melanggar hukum, apalagi terhadap terpidana korupsi," ucap Febri.

Sebelumnya diberitakan, Fahri Hamzah angkat bicara soal sel mewah mantan koleganya di parlemen itu. Dia menyebut orang yang mendapatkan keistimewaan di Lapas Sukamiskin ialah yang suka mondar-mandir ke KPK.

"Saya lihat di Sukamiskin itu kalau orang yang suka mondar-mandir KPK biasanya mereka punya keistimewaan," ujar Fahri dalam perbincangan dengan detikcom, Sabtu (15/9).

Fahri pun menuding KPK akan membuat Novanto seperti M Nazaruddin yang kerap membuka banyak kasus setelah menjadi terpidana korupsi. Dengan memberikan banyak informasi, orang yang bersangkutan disebutnya akan mendapat keistimewaan dari KPK.

"Gejalanya, Novanto akan digarap kayak Nazar. Nanti punya 162 kasus kayak Nazar diamankan asalkan mau 'nyanyi'," tutur Fahri.

Sidak yang dilakukan Ombudsman dipimpin Ninik Rahayu yang didampingi 12 anggota Ombudsman lainnya. Dalam sidak, Ombudsman mendapati kamar Novanto berukuran lebih besar dari kamar narapidana lainnya.

Di dalam kamar itu juga ada mantan Bendahara Partai Demokrat M Nazaruddin. Dari foto yang beredar Novanto dan Nazaruddin tampak sedang berbincang.



Sumber

Ini Toilet Novanto di Sukamiskin, Bagus Mana dengan Toilet Rumahmu?

Berdasarkan hasil sidak Ombudsman, terungkap kamar sel terpidana kasus korupsi KTP elektronik Setya Novanto terbilang mewah, lebih besar dan bagus dari sel lainnya. Di kamar mandinya pun tersedia kloset duduk.

Dari foto-foto yang diperoleh detikcom dari Ombudsman, kamar sel bekas Ketua Umum Partai Golkar itu ternyata terbilang mewah dan lebih luas. Di dalamnya ada kasur dan seprai berwarna putih serta exhaust fan. Ada pula rak buku hingga meja kerja lengkap dengan kursinya.

Saat ditanya, anggota Ombudsman Nanik Rahayu mengaku tidak tahu pasti ukuran kamar sel Novanto. Namun, menurutnya, luasnya dua kali lebih besar dari sel lainnya. Di kamar Novanto juga tersedia kloset duduk.

Dari foto yang dikirimkan Nanik, kamar mandi di kamar sel Novanto tampak bersih dengan lantai dan dinding dari keramik. Di situ memang terlihat ada kloset duduk berwarna putih gading. Sebuah handuk tampak tergantung di kloset tersebut.
+

Kondisi di sel Novanto ini berbeda dengan sel lainnya di Lapas Sukamiskin. Sebuah foto memperlihatkan sel kecil berukuran sekitar 2x1,5 meter. Kamar sel itu tampak kusam. Di dalam hanya ada satu kasur busa lusuh, yang jaraknya sangat dekat dengan kloset jongkok. Lubang tempat 'buang hajat' di sel itu tampak ditutup, kemungkinan untuk mengurangi bau. Sajadah dan celana tampak tergantung. Di bawah kolong tempat tidur ada sejumlah barang berserak.

Di foto lain, ukuran kamar selnya jauh lebih kecil. Tak tampak tempat tidur busa, melainkan hanya dipan kayu.

Menurut Nanik, di Sukamiskin, kamar yang lebih 'wah' memang milik Novanto. Kamar sel Nazaruddin, menurutnya, tidak sama dengan kondisi sel Novanto, meski dia tidak menceritakan lebih jauh seperti apa detailnya saat ditanya. Nanik hanya mengungkap kamar sel yang mirip-mirip sel Novanto adalah sel milik napi korupsi yang juga mantan Kakorlantas Polri, Djoko Susilo.

"Beda-beda modelnya ya, tapi yang luas itu kelihatannya punya Pak Djoko Susilo. Dia tapi pakai sliding ya. Jadi nggak kelihatan separuh. Separuh untuk aktivitas kayak gitu, yang separuh lagi kayaknya kamar. Kalau AC nggak. Jadi pakai exhaust ya," ucapnya.

Meski kamar sel Novanto lebih luas, Ninik mengaku tak menemukan barang mewah di sel tersebut, seperti televisi. Dia memastikan kamar ditempati Novanto berbeda dengan yang terlihat dalam tayangan Mata Najwa, yang saat itu ikut sidak bersama Dirjen Pas Sri Puguh Budi Utami.


Sumber

Ribuan Honorer Banyuwangi Protes Persyaratan Rekrutmen CPNS

Ribuan tenaga honorer kategori 2 (K2) mengadu ke DPRD Banyuwangi. Mereka menyampaikan keluh kesah terkait persyaratan rekrutmen CPNS yang membatasi umur dan persayaratan akademik.

Mereka meminta pemerintah merevisi aturan perekrutan CPNS yang akan dilaksanakan pada 19 September mendatang. Tak hanya itu, mereka menggelar istigasah di halaman DPRD Banyuwangi.

Ribuan tenaga honorer K2 ini datang ke kantor DPRD Banyuwangi, Kamis (13/9/2018). Mereka berorasi menyampaikan keinginannya. Sambil menyuarakan aspiranya, para honorer ini sempat melakukan istigasah agar keinginan mereka bisa terkabul. Di antara mereka ada yang terlihat meneteskan air matanya.

Ketua PGRI Banyuwangi, Teguh Sumarno menyatakan, usia rata-rata honorer K2 usianya sudah diatas 40 tahun. Sehingga dengan pembatasan usia maksimal 35 tahun dan ijazah yang diterapkan pemerintah ini tentu saja membuat para tenaga honorer k2 tidak masuk dalam kriteria.

"Jangan kan bisa menjadi PNS, bisa mendaftarkan saja sudah tidak masuk kriteria," ucap Teguh dalam orasinya.

Teguh berharap pemerintah bisa menuntaskan tenaga honorer K2 ini seperti yang pernah disepakati pemerintah dan DPRD pada 23 Juli 2018 lalu. Selain itu, pemerintah dan DPRD sepakat akan menuntaskan K2 sampai akhir Desember tahun ini. Keinginan mereka menurutnya sangat sederhana, karena sudah mengabdi selama puluhan tahun para wajar jika honorer K2 berharap menjadi PNS.

"Jika terus seperti ini, lanjutnya, hal ini akan menjadi persoalan. Kami sangat berharap presiden dan Menterinya bisa mempertimbangkan ini. Karena hal ini menurutnya akan berdampak pada ketahanan nasional. Sebab di Banyuwangi ada 1.924 K2," pungkasnya.

Dalam kesempatan yang sama, Subhan, salah seorang guru Honorer K2 menyatakan ada diskriminasi batas usia dalam rekrutmen PNS yang akan dilakukan pada 19 September mendatang. Dia bersama tenaga honorer K2 lainnya menolak pengangkatan yang akan dilakukan itu.

Dalam 2 tiga hari kalau tidak ada keputusan kami akan ke BKD," ujarnya.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Banyuwangi, Joni Subagio, mengatakan, kebijakan terkait seleksi CPNS tahun ini merupakan bentuk kebijakan yang tenaga honores K2. Secara pribadi dirinya akan memperjuangkan dengan sepenuh kekuatan.

"Ini domain pusat. Harapan saya, Pak Presiden mau mendengar aspirasi dari orang-orang yang telah berjuang mencerdaskan anak-anak bangsa ini," katanya.

Menurut Joni, secara kelembagaan, DPRD Banyuwangi akan meneruskan aspirasi para honorer K2 ke pemerintah pusat. Kami akan memfasilitasi agar nasib mereka betul-betul diperhatikan. "Kami akan meneruskan aspirasi teman-teman K2 dengan berkirim surat ke pemerintah pusat," pungkasnya.


Sumber