Sebuah situs baru www.revolusimental.go.id jadi pembicaraan hot masyarakat, khususnya netizen. Baru saja diluncurkan oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Puan Maharani, website ini sudah tidak bisa diakses. Di dalam situs itu tertera pemberitahuan bahwa servernya sedang mengalami overload.
"Mohon maaf, karena antusiasme masyarakat yang begitu tinggi, server kami mengalami overload. Untuk itu, kami sedang dalam proses upgrade server. Terima kasih untuk dukungan dan partisipasinya. Salam Revolusi Mental!" tulis di dalam website tersebut.
Tidak hanya itu saja yang jadi perhatian banyak orang. Beredar kabar guna membangun website tersebut dibutuhkan dana dari APBN Rp 140 miliar. Busyeeett....Apakah layak hanya untuk sebuah website dengan dana sebesar itu...?
Heru Sutadi, Pengamat ICT dari Indonesia ICT Institute mengatakan bahwa pembuatan website dengan angka yang cukup fantastis tersebut tidak masuk akal dan perlu diinvestigasi.
Menurut Heru Sutadi, anggaran sebesar ini untuk infrastruktur situs kompleks seperti internet banking memang hal lumrah. Namun, kalau nilainya Rp 140 Miliar hanya sekedar untuk buat membangun website sederhana, maka sudah keterlaluan.
Heru Sutadi menjelaskan perlu investigasi lebih lanjut, biaya itu untuk apa saja. Apakah sekedar bangun website atau sekaligus dana membangun tim lintas departemen, penyediaan perangkat server kapasitas UPS, aplikasi untuk android, BB maupun ios, atau juga ditambahkan tim analisis big data.
"Kalau sekadar bikin website, angka setinggi itu tidak masuk logika dan saya yakin ada dugaan unsur tindak pidana korupsi. Sementara kalau berikut lain-lain, perlu diinvestigasi dan dicek hasil satu item lain-lain itu. Bisa saja kasus seperti mark up UPS terulang kembali," ucap Heru Sutadi.
"Makanya, perlu diselidiki, infrastrukturnya seperti apa? Kalau memang besar, luas, dan kompleks serta macam-macam seperti internet banking, iya itu bisa triliunan. Tapi kalau sederhana ya terlalu mahal. Kuncinya perlu diinvestigasi, beli barang dan jasa apa saja, harga satuannya bagaimana dan pemenang lelangnya siapa," imbuhnya.
Jamalul Izza, Ketua Umum Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), juga ikut berkomentar. Jamal Izza mengatakan, jika cuma sekadar desain website dengan anggaran Rp 140 Miliar rasanya terlalu berlebihan.
"Kalau untuk desain website ya, rasanya tidak sampai segitu. Tapi, mungkin saja itu mulai dari infrastrukturnya ya seperti perangkatnya, collocation websitenya, termasuk maintenancenya. Intinya, lebih ke arah infrastrukturnya, bisa jadi harga segitu," ungkapnya.
Jamal Izza menambahkan, jika website tersebut baru saja diluncurkan kemudian mengalami down, bisa saja tim IT dari website itu sedang menjajal sejauh mana antusias dari masyarakat terhadap website tersebut.
"Karena overload kayak gitu berarti kan, perangkatnya kurang memadai yang menyebabkan seperti itu. Mungkin mereka saat ini sedang ngetes sejauh mana antusias masyarakatnya. Akan bisa masuk akal dengan harga Rp 140 miliar jika termasuk infrastruktur bukan cuma web desain saja," ucapnya.
Jamal Izza mengaku baru tahu ada website, apalagi milik pemerintah yang semahal itu di Indonesia.
